Selasa, 14 November 2017 23:08 WITA

Besok, Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK

Editor: Fathul Khair Akmal
Besok, Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK
Setya Novanto

RAKYATKU.COM - Setya Novanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK, Rabu (15/11/2017) besok. 

"Kami sudah kirim surat, kita tidak akan hadir," ucap pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dikutip detikcom, Selasa (14/11/2017).

Fredrich menyebut, alasan kliennya itu tak menghadiri panggilan KPK, sebab pihaknya masih menunggu pengajuan judicial review atau peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka. Pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR.

"Jadi alasannya adalah kita sudah ajukan JR (judicial review) di MK, menunggu hasil keputusan JR," kata Fredrich.

Selain itu, dia juga menyebut Novanto tak akan memenuhi panggilan jaksa KPK pula dalam persidangan. Padahal, sebelumnya Novanto sempat hadir dalam persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Semuanya sama, tidak bisa dipanggil dalam hal gini. Yang saya uji adalah anggota dewan memiliki kekebalan hukum. Nah, saya kan ujikan apakah KPK termasuk pengecualian. Kalau memiliki kekebalan hukum kan berarti siapa pun tidak bisa memanggil anggota dewan. Ini adalah konstitusi Indonesia. Barang siapa melawan konstitusi, bahwa dia itu diduga melakukan makar atau kudeta terhadap NKRI," ucap Fredrich.

Sebelumnya, penyidik KPK berencana akan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Rabu 15 November.

"Tadi saya dapat info bahwa Rabu (15/11), minggu ini SN (Setya Novanto) akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (13/11/2017).

Surat pemeriksaan itu, sudah diserahkan kepada Setya Novanto. "Surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentu pemanggilan secara patut sudah dilakukan. Kita harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemeriksaan di institusi penegak hukum termasuk KPK," jelas Febri.