Kamis, 09 November 2017 00:30 WITA

Berpolemik, APBD Perubahan Makassar 2017 Ingin Digagalkan?

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Berpolemik, APBD Perubahan Makassar 2017 Ingin Digagalkan?
Farouk M Betta???????.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Penetapan APBD Perubahan 2017 menuai jalan terjal. Rapat paripurna yang seyogyanya telah diselesaikan pada Rabu (8/11/2017), tiba-tiba dibatalkan.

Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta ialah biang kerok batalnya rapat paripurna yang rencananya digelar pada pukul 14.00 WITA, lalu diundur hingga pukul 19.00 WITA. Lantaran, politikus Golkar tersebut enggan menandatangani surat persetujuan rapat paripurna yang disodorkan oleh Sekretaris DPRD Makassar, Adwi Awan Umar yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) sejak kemarin (7/11/2017).

Tersiar kabar, APBD Perubahan 2017 kali ini sengaja untuk digagalkan pengesahannya. Hal ini yang membuat 50 anggota dewan berfaksi-faksi. 

Wakil Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir tak menampik kabar tersebut. Namun, dikatakan Wahab, hal itu masih sebatas isu.

"Kalau saya bacanya, tidak lah. Sampai detik ini belum. Tapi tidak tahu lah, kalau sampai rapat badan musyawarah kemudian dilaksanakan, dan jadwal rapat paripurna APBD Perubahan tidak terlaksana lagi. Kalau sudah seperti itu, saya berani mengambil sikap dan men-judge persoalan itu," kata Wahab, pada Rabu (8/11/2017).

Wahab menilai, batalnya rapat paripurna disebabkan persoalan administrasi. Sebab, surat tersebut tidak ditanda tangani Farouk yang berujung pada pembatalan rapat paripurna.

Rekan Farouk di Golkar tersebut hanya berharap, agar kiranya persoalan administrasi tak lagi menjadi kendala. Bamus diminta untuk segera merampungkan hal itu, agar dapat dibahas ulang untuk penjadwalan rapat paripurna pada Jumat mendatang.

"Kalau pada rapat Bamus lalu dijadwalkan rapat paripurna, kemudian itu tidak terjadi, saya baru berani mengatakan rumor itu (penggagalan APBD Perubahan 2017) benar," terangnya.

"Tapi sekarang ini belum, masih rumor. Kita masih butuh pembuktian, fakta terkait pembuktian-pembuktian (penggagalan) itu. Saya ini wakil rakyat, sehingga yang dikedepankan itu kepentingan rakyat," tamabahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Abdi Asmara beranggapan, atas polemik ini, diharapakan masyarakat dapat menilai dengan baik, siapa legislator yang lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan lain.

Ia mencontohkan, atas ditundanya paripurna, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terprogram dalam APBD Perubahan 2017 tidak berjalan. Padahal, kata Abdi, DAK itu berkelanjutan pada APBD Pokok 2018.

"Maka otomatis, memang harus  penganggaran DAK ini pada APBD Perubahan ini," tutur politikus Demokrat tersebut.

HALAMAN
1 2