Senin, 30 Oktober 2017 21:14 WITA

1 November, Angkutan Konvensional se-Makassar Mogok Kerja

Penulis: Nur Izzati
Editor: Adil Patawai Anar
1 November, Angkutan Konvensional se-Makassar Mogok Kerja

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kepala Biro Hukum Menteri Perhubungan, Wahyu Adji mengatakan, PM 108 tersebut kini menggantikan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana PM 108 Tahun 2017 ini telah disahkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) pada tanggal 24 Oktober lalu.

"Ada beberapa poin dalam PM 108 ini, diantaranya penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan, pengenaan stiker pada kendaraan di sisi depan dan belakang, serta beberapa poin lainya," ujar Wahyu, saat melakukan press conference, di ruang rapat kantor Dishub Sulsel, Senin (30/10/2017).

Lebih lanjut, ia mengatakan, PM 108 Tahun 2017 itu resmi diberlakukan pada tanggal 1 November mendatang. Namun, terdapat masa transisi selama tiga bulan dalam menerapkan beberapa poin dalam PM 108 tersebut. Diantaranya, penyesuaian SIM, Uji KIR dan operasinya.

"Dengan adanya PM 108 ini, diharapkan seluruh pihak dapat saling merangkul dalam mewujudkannya, sehingga polemik yang ada di lapangan bisa segera terselesaikan," kata Wahyu.

1 November, Angkutan Konvensional se-Makassar Mogok Kerja

(Kepala Dishub Sulsel, Ilyas Iskandar).

loading...

Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Makassar, Sainal Abidin mengatakan, meski PM 108 tersebut akan diberlakukan, pihak moda transportasi Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) akan tetap melaksanakan aksi besar-besaran di depan kantor Gubernur Provinsi Sulsel pada 1 November mendatang.

"Aksi ini selain untuk mengapresiasi putusan menhub yang tertuang di PM 108 Tahun 2017, juga untuk memperingati hari berkabung angkutan konvensional setelah satu tahun berduka karena adanya ketidaktegasan dalam menerapkan aturan," jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, asosiasi pengemudi angkutan umum akan melakukan mogok operasi mulai pukul 08.00 hingga pukul 24.00 wita. Dalam tuntutannya, pihak asosiasi menginginkan bahwa pelaksanaan beberapa poin dari PM 108 bisa di jalankan secara efektif. Seperti, pengenaan stiker, penerapan tarif, pembatasan kuota dan berhenti melakukan perekrutan driver online.

"Dengan hadirnya PM 108 ini, kami harap bukan sekedar tulisan diatas kertas. Pengawasannya ini harus betul-betul dilakukan, jangan sampai sama dengan PM 32 dan 26 Tahun 2017. Untuk itu, kita akan kumpul di satu titik (depan kantor gubernur sulsel) dan menyampaikan aspirasi kami," tuturnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dishub Sulsel, Ilyas Iskandar berharap kepada pihak Organda, agar dapar merangkul asosiasi pengemudi angkutan umum untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan banyak pihak.

"PM 108 Tahun 2017 ini merupakan jalan tengah yang di berikan oleh pihak menhub. Tentu putusan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat," harapnya.

Loading...
Loading...