Senin, 18 April 2016 21:03 WITA

BKD Makassar Belum Rampungkan Administrasi Mutasi

Penulis: Trio Rimbawan
Editor: Adil Patawai Anar
BKD Makassar Belum Rampungkan Administrasi Mutasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar belum merampungkan persoalan administrasi untuk mutasi dan pelantikan pejabat Pemkot Makassar yang rencananya digelar dalam waktu dekat ini.

Rencananya, Wali Kota Makassar, Dany Pomanto akan melantik beberapa pejabat secara serentak. Mulai dari pejabat eselon II (kepala dinas), eselon III (camat/sekcam), eselon IV hingga badan pengawas perusahaan daerah (perusda).

Sekretaris BKD Makassar, Basri Rakhman mengatakan, belum rampungnya persoalan administrasi karena belu mendapat instruksi dari Danny Pomanto secara langsung. Apalagi, beberapa pejabat BKD Makassar akan megikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

"Kepala Badan akan mengikuti Diklatpim II hingga empat bulan ke depan di LAN. Arham (Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi Pegawai BKD Makassar) juga mengikuti pendidikan selama 3 hari," kata Basri, Senin (18/4/2016).

Meski demikian, BKD Makassar memiliki data lengkap pemetaan potensi pegawai. Khusus pejabat eselon III dan IV berdasarkan usulan dari setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan eselon II, wewenangnya berada di tangan wali kota.

Wali kota Makassar, M Ramdhan "Danny" Pomanto mengaku, tengah intensif mempersiapkan mutasi hingga pelantikan ini. Mutasi atau rotasi pejabat berdasarkan kinerja. Danny, sapaan Ramdhan, memiliki patokan standar kinerja pejabat. Pejabat yang tidak mampu memenuhi patokan itu bakal digeser.

Loading...

"Mutasi relatif rotasi karena tidak lewat lelang jabatan lagi. Kan data lelang dan evaluasi sudah ada. Mutasi berpatokan pada standar kinerja yang dibuat wali kota, tidak memenuhi akan diganti," kata Danny.

Danny mengklaim, mutasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 116 ayat 1 UU no 5/2014 tentang ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Lalu, ayat 2 pada pasal yang sama, penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Menurut Danny, regulasi itu tidak mengatur pergantian pejabat tinggi pratama. Artinya, pergantiannya merupakan kewenangan wali kota.

"Lalu, pemberian kesempatan 6 bulan tidak disebut tempatnya, jadi bisa ditempat lain untuk memberikan kesempatan memperbaiki kinerja, mutasi itu relatif," lanjut Danny.

Tags
Loading...
Loading...