Jumat, 27 Oktober 2017 16:04 WITA

Aturan Baru Taksi Online Terbit

Penulis: Azwar Basir
Editor: Fathul Khair Akmal
Aturan Baru Taksi Online Terbit

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan aturan baru tentang penyelenggaraan angkutan orang, dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek atau populer dinamakan aturan tentang taksi daring. 

Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Aturan berlaku mulai 1 November 2017.

PM 108 Tahun 2017 ini adalah sebagai Peraturan Menteri 26 yang telah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) di 14 poin yang tertuang di 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Tayek tersebut.

Dengan terbitnya peraturan menteri yang baru ini, sudah dipastikan taksi online tidak akan kekosongan payung hukum saat 1 November mendatang.

Dalam aturan baru ini, ada beberapa poin yang direvisi. Yaitu argometer taksi. Besaran tarif angkutan, sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. 

Tarif, penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi, melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. 

Wilayah operasi, pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. 

loading...

Kuota atau perencanaan kebutuhan kendaraan, akan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

Kendaraan wajib berbadan hukum berbentuk kopersi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang, dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek minimal lima kendaraan. Jika tidak cukup harus mencari kendaraan lain agar cukup lima dan membentuk koperasi. 

Kewajiban memiliki kendaraan dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), atau surat tanda kendaraan (STNK) atas nama badan hukum, atau dapat mengatasnamakan nama perorangan untuk badan  hukum berbentuk koperasi. 

Harus memiliki domisili TNKB. Artinya angkutan sewa khusus menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh direktur jenderal/Kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangan. 

Harus dilengkapi dengan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor, yang membuktikan bahwa kendaraan itu layak jalan. 

Perusahaan aplikasi dilarang merekrut pengemudi. Dilarang menetapkan tarif karena tarif ditetapkan oleh pemerintah. Dilarang memberikan promosi tarif dibawah tarif batas bawa yang telah ditetapkan.

Loading...
Loading...