Senin, 23 Oktober 2017 19:39 WITA

BPKA Kota Makassar Gelar Desiminasi Penyusunan Standar Satuan Harga 

Editor: Fathul Khair Akmal
BPKA Kota Makassar Gelar Desiminasi Penyusunan Standar Satuan Harga 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, menggelar desiminasi penyusunan standar satuan harga barang dan jasa semester ll Tahun Anggaran 2017. Kegiatan itu digelar di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau, Senin (23/10/2017).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Baso Amiruddin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai standar harga satuan barang.

Selain itu, juga diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam penetapan harga barang. Sehingga tidak terjadi permasalahan saat implementasinya.

"Desiminasi ini digelar guna mewujudkan good goverment, dengan melakukan analisis penyusunan standart satuan harga barang, untuk mencapai prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien dan transparan," kata Baso dalam sambutannya.

Baso menambahkan, desiminasi penyusunan standar satuan harga sangat penting artinya bagi pemerintah kota. Pasalnya, kegiatan ini terkait dengan penyebaran harga satuan.

Menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam menyusun kebutuhan penganggaran barang dan jasa. Khususnya yang menjadi prioritas kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan yang ada.

"Dalam pelaksanaannya, tidak jarang kita temui adanya ketimpangan dalam perencanaannya, dimana kebutuhan dianggarkan terlalu tinggu (over estimation), dan kadang pula terlalu rendah (under estimation) dalam jenis dan harga maupun dalam jumlah barang," tuturnya.

BPKA Kota Makassar Gelar Desiminasi Penyusunan Standar Satuan Harga Kepala Bidang Aset BPKA Kota Makassar, Iswadi Padas mengungkapkan, dengan adanya kegiatan desiminasi penyusunan standar satuan harga barang dan jasa itu, diharapkan setiap SKPD sudah mempunyai standar yang sama dalam hal penetapan jenis dan harga barang.

"Tentunya didalam pelaksanaan kegiatan nantinya, penetapan jenis harga barang oleh setiap SKPD masing-masing bisa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada," terang Iswadi.