Sabtu, 21 Oktober 2017 16:03 WITA

Aturan Baru, Penumpang Taksi Online Wajib Diasuransikan

Penulis: Azwar Basir
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Aturan Baru, Penumpang Taksi Online Wajib Diasuransikan
Hindro Surahmat.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Hasil revisi Peraturan Menteri (PM) nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, mengeluarkan aturan baru, yaitu perusahaan taksi online wajib mengasuransikan penumpangnya. 

"Ini berlaku mulai 1 November mendatang, bahwa perusahaan wajib memberikan stiker kepada kendaraan taksi online dan juga wajib memberikan asuransi kepada penumpangnya," kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, di Makassar, Sabtu (21/10/2017). 

Jika perusahaan tranpotasi online tidak mematuhi aturan yang telah di tetapkan, maka Kominfo wajib memberikan sanksi kepada perusahaan taksi online tersebut. 

"Kominfo yang akan memberikan sanksi jika tidak memakai stiker dan pelanggaran lainnya. Seluruh hasil revisi ini wajib diikuti oleh seluruh pelaku setelah diberlakukan 1 November 2017 mendatang," jelasnya.

Adapun hasil revisi yaitu, argometer taksi. Besaran tarif angkutan, sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. 

Baca juga: Berikut Hasil Revisi Aturan Taksi Online 

Tarif, penetapan tarif angkutan sewa khsusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. 

Wilayah operasi, pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. 

loading...

Kuota atau perencanaan kebutuhan kendaraan akan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

Kendaraan wajib berbadan hukum berbentuk kopersi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang, dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek minimal lima kendaraan. Jika tidak cukup harus mencari kendaraan lain agar cukup lima dan membentuk koperasi. 

Kewajiban memiliki kendaraan dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), atau surat tanda kendaraan (STNK) atas nama badan hukum, atau dapat mengatasnamakan nama perorangan untuk badan  hukum berbentuk koperasi. 

Harus memiliki domisili TNKB. Artinya angkutan sewa khusus menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh direktur jenderal/Kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangan. 

Harus dilengkapi dengan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor, yang membuktikan bahwa kendaraan itu layak jalan. 

Perusahaan aplikasi dilarang merekrut pengemudi. Dilarang menetapkan tarif karena tarif ditetapkan oleh pemerintah. Dilarang memberikan promosi tarif dibawah tarif batas bawa yang telah ditetapkan.

Loading...
Loading...