Sabtu, 21 Oktober 2017 14:57 WITA

Berikut Hasil Revisi Aturan Taksi Online 

Penulis: Azwar Basir
Editor: Fathul Khair Akmal
Berikut Hasil Revisi Aturan Taksi Online 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan sosialisasi peraturan menteri hasil revisi PM 26 tahun 2017, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, di Hotel Melia, Sabtu (14/10/2017). 

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat mengatakan, PM 26 tahun 2017 ini harus segera direvisi setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut 14 pasal dalam PM 26 tersebut. 

"Ini perlu cepat disikapi, kalau tidak cepat disikapi akan jadi persoalan. Ini penting di sikapi bersama karena jika sampai tanggal 1 November tidak diselesaikan akan kekosongan hukum," ujar Hindro. 

Namun, saat ini Kemenhub telah berhasil melakukan revisi terkait dengan PM 26 tahun 2017 tersebut. "Karena kalau sampai 1 November belum ada hasil revisi maka pemerintah tidak bisa lagi mengambil kebijakan," katanya. 

Adapun hasil revisi yaitu, argometer taksi. Besaran tarif angkutan, sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi. 

Tarif, penetapan tarif angkutan sewa khsusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. 

Wilayah operasi, pelayanan angkutan sewa khusus merupakan pelayanan dari pintu ke pintu, dan beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. 

Kuota atau perencanaan kebutuhan kendaraan akan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

loading...

Kendaraan wajib berbadan hukum berbentuk kopersi yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang, dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek minimal lima kendaraan. Jika tidak cukup harus mencari kendaraan lain agar cukup lima dan membentuk koperasi. 

Kewajiban memiliki kendaraan dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), atau surat tanda kendaraan (STNK) atas nama badan hukum, atau dapat mengatasnamakan nama perorangan untuk badan  hukum berbentuk koperasi. 

Harus memiliki domisili TNKB. Artinya angkutan sewa khusus menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh direktur jenderal/Kepala BPJT/Gubernur sesuai dengan kewenangan. 

Harus dilengkapi dengan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor, yang membuktikan bahwa kendaraan itu layak jalan. 

Perusahaan aplikasi dilarang merekrut pengemudi. Dilarang menetapkan tarif karena tarif ditetapkan oleh pemerintah. Dilarang memberikan promosi tarif dibawah tarif batas bawa yang telah ditetapkan.

Seluruh hasil revisi ini wajib di ikuti oleh seluruh pelaku setelah diberlakukan 1 November 2017 mendatang.

Loading...
Loading...