Jumat, 20 Oktober 2017 05:31 WITA

Tidak Lolos, Partai Idaman dan PBB Mengadu ke Bawaslu

Editor: Adil Patawai Anar
Tidak Lolos, Partai Idaman dan PBB Mengadu ke Bawaslu

RAKYATKU.COM - Berkas pendaftaran Partai Idaman sebagai calon peserta Pemilu serentak 2019 dinyatakan tidak lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai besutan Rhoma Irama ini pun mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah mengaku diarahkan Bawaslu untuk tidak mengajukan sengketa pemilu. Tapi lebih kepada dugaan pelanggaran administrasi.

"Maka kami akan mengarah ke kamar yang lain untuk melaporkan dugaan dilakukan KPU (pelanggaran) dalam tahap pendaftaran," kata Ramdansyah di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017, seperti dilansir metrotvnews.

Ramdansyah menyoroti kebijakan KPU yang mewajibkan memasukkan sejumlah data partai politik ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat pendaftaran. Idaman, kata Ramdansyah, sejak awal keberatan dengan kebijakan Sipol tersebut.

"Sipol secara hukum tidak ada payung hukumnya. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak pernah disebutkan yang namanya Sipol. Tapi dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tiba-tiba muncul kata Sipol dan wajib," jelas Ramdansyah.

Alhasil sejak munculnya PKPU tersebut pada 18 September 2017, pihaknya langsung bekerja keras memasukkan data ke Sipol. Sosialisasi terkait Sipol memang telah dilakukan KPU di berbagai tingkatan.

Namun yang disesalkan Ramdansyah, server Sipol kerap down. Terlebih pihaknya telah memasukkan data yang begitu banyak, dan ketika down, harus mengulang dari awal.

"Kalau Sipol adalah utama seharusnya KPU siapkan dengan baik server sistem tersebut sehingga ini tidak merugikan parpol. Kalau bukti-bukti, nanti akan kami persiapkan berapa kali server itu down apalagi last minute," beber dia.

Tak hanya Idaman, PBB juga mendatangi Bawaslu. PBB dalam hal ini Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB, Sukmo Harsono meyakini, bahwa pihaknya telah melengkapi berkas pendaftaran yang disyaratkan KPU

Sukmo pun optimistis pihaknya mendapatkan tanda terima dari KPU sebagai pendaftar. Saat ini yang dilakukan Sukmo adalah menunggu pernyataan resmi dari KPU terkait status 13 parpol.

"Pihak Bawaslu mengatakan bahwa sistem pelaporan terkait partai politik menunggu sampai adanya pemberitahuan resmi berupa surat keputusan atau apapun namanya dari KPU," kata Sukmo.

KPU selesai melakukan pemeriksaan terhadap 13 partai politik (parpol) yang belum mendapatkan tanda terima sebagai pendaftar calon peserta Pemilu serentak 2019. KPU menyatakan berkas sejumlah parpol tersebut tidak lengkap.

"13 (parpol) ini kan tidak lengkap ya. Kemarin itu kita sudah selesaikan pemeriksaan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.