Rabu, 18 Oktober 2017 15:35 WITA

Kasus Dugaan Korupsi DPRD Sulbar Dinilai Banyak Kekeliruan

Editor: Almaliki
Kasus Dugaan Korupsi DPRD Sulbar Dinilai Banyak Kekeliruan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gugatan praperadilan yang diajukan Legislator Sulbar terhadap Kejati Sulselbar dimulai hari ini, di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (18/10/2017), yang dipimpin oleh Hakim Safri.

Sidang praperadilan tersebut setelah Kejaksaan Tinggi menetapkan tersangka terhadap Ketua dan Wakil DPRD Sulbar. Sesudahnya, penetapan tersangka tersebut dianggap tidak sesuai hukum.

Alyas Ismail, pengacara legislator yang mengajukan praperadilan, mengatakan pihaknya sudah membacakan secara gamblang dan secara tegas hal-hal yang menjadi dasar permohonan sidang praperadilan.

"Yang pertama terkait soal domain penyidikan yang menurut hemat kami yang termohon dalam hal ini kejaksaan tinggi Sulselbar, di dalam penetapan tersangka, yaitu tidak dilakukan proses penyelidikan sebagaimana harus dilakukan baik berdasarkan KUHP maupun SOP kejaksaan itu sendiri," ungkap Alyas usai persidangan.

"Kedua berkaitan dengan penyidikan bahwa dari fakta yang ada ternyata penetapan tersangka itu bersamaan dengan dirilis pada tanggal 4. Menjadi pertanyaan kalau penetapan tersangka bersamaan dengan itu, kapan dilakukan proses proses penyidikan, sebagaimana dengan KUHP, kapan dilakukan proses pengumpulan buktinya dan permintaan keterangan saksi-saksi? Ini penting terkait dengan ketetapan pasal 1 ayat 84 terhadap syarat minimal terpenuhinya dua alat bukti tadi, makanya itu menjadi pertanyaan," tambahnya.

Alyas juga menyebut, sampai hari ini tidak ada perhitungan kerugian negara di BPK, karena pasal yang disangkakan adalah pasal 2 pasal 3 huruf (i), yang perlu diingat bahwa salah satu unsur terpenting yang menjadi best standing dari pasal 2 dan pasal 3 yang pertama yaitu merugikan negara.

"Nah ini yang tidak ada kita temukan. Tidak ada bukti, baik dalam sprindik tidak disebutkan. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa sampai dengan saat ini belum cukup minimal dua alat bukti yang diharuskan, karena hal ini juga merupakan unsur penting dan karena itu sebelum penetapan tersangka itu harus terpenuhi," tambahnya.

Sebelumnya, Kejati Sulselbar secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana aspirasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar, tahun 2015-2016.

Keempat tersangka tersebut adalah Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangata, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wihaya, Hamzah Hapati Hasan dan Harum.