Selasa, 17 Oktober 2017 21:49 WITA

Dishub Sulsel Tunggu Keputusan Menteri Soal Larangan Taksi Online

Penulis: Azwar Basir
Editor: Fathul Khair Akmal
Dishub Sulsel Tunggu Keputusan Menteri Soal Larangan Taksi Online
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Islkandar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Taksi Online saat ini masih terus berpolemik. Kali ini melibatkan DPRD Sulsel melalui Komisi D untuk mengabulkan permintaan pelaku taksi konvensional dan Organda untuk menghentikan aktivitas taksi online. 

Komisi D DPRD Sulsel telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur dan Dishub Sulsel untuk menghentikan sementara aktivitas taksi online di Makassar, sesuai permintaan Organda. 

Namun, Pemprov Sulsel melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel mengatakan, pihaknya tidak akan gegabah menghentikan  sementara taksi online dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari melayani masyarakat. 

"Seharusnya anggota dewan tidak buru-buru keluarkan surat rekomendasi seperti itu. Harusnya menunggu keputusan menteri dulu," ujar Kadishub Sulsel, Ilyas Iskandar kepada Rakyatku.com, Selasa (17/10/2017). 

Sebab katanya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih terus berusaha memperkuat dasar hukum taksi online, yaitu peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 yang di cabut MA, tapi masih diberikan batas akhir sampai November untuk diperbaiki.

loading...

Untuk itu, Kemenhub bersama Dishub Sulsel akan melakukan uji publik. "Rencana besok uji publik PM 26 seperti waktu PM 32 yang dilakukan. Rekomendasi dewan hanya untuk operasional terkait apa yang dikritisi kemarin menyangkut masalah putusan MA," tuturnya. 

Apalagi katanya, ke depan akan ada Peraturan Menteri (PM) baru keluar sebagai pengganti PM 26 jika dicabut MA. "Karena ada uji publik maka akan ada PM baru akan keluar," ucapnya. 

Diketahui, Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua maupun empat. Larangan itu sudah disepakati oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat. 

Hasil kesepakatan pada 6 Oktober 2017 ini dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama terkait Angkutan/Taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung.

Loading...
Loading...