Senin, 16 Oktober 2017 23:19 WITA

Forkom-LMC Sebut Anggota Dewan Ketinggalan Zaman

Editor: Adil Patawai Anar
Forkom-LMC Sebut Anggota Dewan Ketinggalan Zaman

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulawesi Selatan  mengeluarkan rekomendasi pelarangan sementara operasional transportasi daring (online) di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan, sembari menunggu keputusan pemberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017. 

"Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2017 masih berlaku sebelum tanggal 1 November tahun ini, sehingga rekomendasi kita keluarkan guna menjaga stabilitas keamanan di Makassar," kata Pimpinan Rapat Komisi D Tamsil Taman, saat rapat dengar pendapat dengan Asosiasi tranportasi reguler, Dirlantas Polda Sulsel dan Dinas Perhubungan di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin (16/10/2017) 

Rekomendasi tersebut merujuk pada pencabutan 14 pasal pada Peraturan Menteri nomor 26 oleh Mahkamah Agung, salah satunya pada pasal 51 ayat 3, sehingga dasar ini akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk keseriusan menengahi masalah perserteruan angkutan daring dan reguler. 

"Rekomendasi ini sesuai dengan hasil rapat yang mengerucut pada salah satu pasal 51 ayat 3. Karena PM 26 masih berlaku sampai 1 November 2017 dan masih menunggu revisinya maka dipandang perlu mengeluarkan rekomendasi dengan menghentikan sementara operasional transportasi daring di Makassar sampai ada aturan baru yang mengikat," tegas Tamsil dalam rapat itu. 

Hal ini lantas membuat komunitas driver taksi online Grab terbesar di Kota Makassar, yakni Forkom Grab Makassar geram. Koordinator Divisi kreatif dan aksi Forkom Grab, Rocky menyebut DPRD Sulsel salah kaprah dalam mengeluarkan rekomendasi pelarangan sementara operasional transportasi daring (online) di wilayah Makassar.

loading...

"Hanya mendengar keluhan dari pihak taksi konvensional saja sebenarnya tidak cukup untuk menentukan kebijakan. Kalau hanya melibatkan taksi konvensional saja namanya tidak adil. Dewan yang terhormat sebenarnya harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi," kata Rocky.

Rocky menambahkan, mengeluarkan rekomendasi pelarangan taksi online beroperasi di Kota Makassar, lanjut dia, sama halnya melawan zaman era digital sepertu saat ini.

"Kota Makassar digadang menjadi Kota Dunia bahkan smart city. Di sisi lain, DPRD Sulsel malah menentang hal tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi pelarangan taksi berbasis online beroperasi di Kota Makassar secara sepihak," tandasnya.

Ia berharap, DPRD Sulsel membuka ruang bagi driver taksi online dan penyedia aplikasi untuk melakukan komunikasi seperti yang dilakukan pihak konvensional.

Loading...
Loading...