Sabtu, 14 Oktober 2017 03:00 WITA

Dispar Makassar Harus Segera Tindaki Restoran Bermasalah!

Editor: Almaliki
Dispar Makassar Harus Segera Tindaki Restoran Bermasalah!

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, mengimbau kepada dinas teknis untuk segera menindaki sejumlah restoran yang terbukti melanggar izin usaha.

"Dinas teknis, dalam hal ini Dinas Pariwisata (Dispar), harus segera mengambil tindakan, dengan membina dan megawas di lapangan. Karena hal ini terkait usaha pariwisata," kata Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Teknis DPM-PTSP Makassar, Andi Engka, Jumat (13/10/2017).

Andi Engka mengatakan, imbauan ini diberikan, mengingat restoran merupakan bagian dari usaha pariwisata. Terlebih lagi, penindakkan berupa teguran hingga penutupan, bukan merupakan wewenang dari DPM-PTSP.

Menurut Andi Engka, pelaku usaha sebaiknya diarahkan untuk menutup sementara tempat usahanya. Hingga pengurusan perizinan terkait penambahan jenis usaha, segera diselesaikan.

"Harus cepat, apalagi Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan suatu statemen agar restoran bermasalah itu segera ditutup. Jadi semua dinas terkait harus bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Kami (DPM-PTSP) tinggal menunggu para pengusaha untuk mengurus izinnya," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, menemukan adanya restoran yang menyalahi izin operasional yang diterbitkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar 2016 lalu.

Tempat usaha yang berada di tiga titik antara lain Publiq Dine & Wine Jalan Arief Rate, Barcode Jalan Amanagappa, dan One Up Kitchen & Bar Jalan Pattimura ini, menggelar aktivitas usaha berupa tempat hiburan malam, namun hanya dengan menggunakan izin restoran.

Pelanggaran izin tersebut, disinyalir memberikan dampak terhadap kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Pasalnya restoran yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan seperti bar atau yang lainnya, seharusnya membayar pajak sebesar 45 persen. Dengan rincian pajak tempat hiburan 35 persen, ditambah pajak restoran 10 persen.