13 October 2017 09:52 WITA

Daftar Ulang Kartu Seluler, YLKI: Pemerintah Harus Jamin Data Konsumen

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Daftar Ulang Kartu Seluler, YLKI: Pemerintah Harus Jamin Data Konsumen

RAKYATKU.COM - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi meminta pemerintah menjamin data pribadi konsumen tidak disalahgunakan terkait rencana kebijakan registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam nomor prabayar yang digunakan.

"Pemerintah harus menjamin data pribadi konsumen tidak disalahgunakan baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial tanpa seizin konsumen," kata Tulus Abadi.

Tulus mengatakan, pendaftaran ulang harus melalui proses komunikasi dan sosialisasi yang benar-benar sampai ke konsumen. Jangan sampai akses nomor telepon ditutup, karena konsumen tidak tahu tentang kebijakan tersebut.

Menurut dia, pendaftaran ulang tersebut tidak akan efektif mengendalikan jumlah nomor telepon seluler maupun mengantisipasi penyalahgunaan, misalnya untuk tindak kriminal.

Pasalnya, konsumen masih diberi akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak, karena memungkinkan memiliki tiga nomor dari masing-masing operator seluler.

"Artinya, konsumen bisa memiliki 18 nomor seluler dari total ada enam operator seluler yang ada di Indonesia," jelasnya dilansir Antara, Jumat (13/10/2017). 

Tulus mengatakan jumlah nomor seluler yang ada di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 350 juta. Hal itu disebabkan aspek promosi dan perang tarif antaroperator seluler. Selama ini, konsumen terjebak dengan promosi dan perang tarif yang Tulus nilai sudah sangat menyesatkan.

Karena itu, pemerintah seharusnya mengantisipasi dari sisi hulu terlebih dahulu dengan menertibkan perang tarif dan promosi yang menyesatkan konsumen. "Bukan hanya melakukan penertiban dan pengendalian dengan cara pendataan ulang saja," katanya.