13 October 2017 08:42 WITA

2 Terdakwa Kasus Korupsi Perluasan Bandara Sulhas Divonis Bersalah

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
2 Terdakwa Kasus Korupsi Perluasan Bandara Sulhas Divonis Bersalah

RAYATKU.COM, MAKASSAR - Dua orang terdakwa kasus korupsi salah bayar dan markup proyek pembebasan lahan perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, PT Angkasa Pura I (Persero) akhirnya divonis. 

Mantan Camat Mandai, Kabupaten Maros dan Kepala Desa Baji Mangai diberikan hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dengan majelis hakim yang diketuai oleh hakim, Bonar Harianja. Dua tervonis tersebut dijatuhi dengan hukuman yang berbeda.

"Untuk Camat Mandai, Machmud Osman dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan serta mengganti kerugian negara sebesar Rp3 juta, subsider 6 bulan kurungan," bunyi putusan majelis hakim dalam amar putusan.

Sedangkan Kepala Desa Baji Mangai, Kecamatan Mandai, Abdul Rasyid dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan serta mengganti kerugian negara sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Korupsi Bandara Sulhas; BPN Maros, Camat Mandai, & AP I Dituding Sembunyikan Dokumen

Dalam kasusu tersebut, kedua terdakwa menandatangani sejumlah surat atau dokumen kelengkapan yuridis untuk tanah non hak yang berada di dalam area pembebasan lahan bandara. Pembuatan dokumen yuridis tersebut menjadi dasar penguasaan selanjutnya dipergunakan untuk mendapatkan ganti rugi sama dengan tanah bersertifikat. 

Dokumen yuridis yang ditandatangani terdakwa yaitu surat sporadik, keterangan riwayat tanah, surat keterangan desa surat pernyataan keterangan garapan tanah, surat keterangan PBB, daftar inventarisasi dan lainnya.

Jumlah surat yuridis yang ditandatangani terdakwa yakni sebanyak 169 bidang lahan, dikategorikan sebagai tanah adat atau tanah garapan dimana hampir sebagian besar masyarakat tidak mempunyai surat bukti penguasaan serta terdapat 100 orang pemilik bangunan yang yang beberapa orang saja yang memiliki IMB atas bangunan dan bahkan tidak mempunyai surat penguasaan fisik.

Baca juga: Camat Mandai Heran Jadi Tersangka Kasus Perluasan Bandara Sulhas

Penandatangan dan penerbitan surat yuridis itu, dinilai menyalahi aturan sebab, faktanya tanah-tanah yang dikuasai masyarakat yang dikategorikan tanah adat hanya beberapa saja yang dapat menunjukkan surat bukti atas tanahnya berupa petuk pajak bumi.

Sementara untuk tanah garapan, kesalahan terdakwa sebab menandatangani surat keterangan garapan di tahun 2014 dan 2015 menjelang pembayaran ganti rugi lahan, pengalihan status tanah itu baru dibuat setelah adanya penetapan lokasi oleh gubernur Sulsel 22 Agustus 2013. Perbuatan terdakwa itu bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2012 pasal 27 ayat 3.

Atas putusan tersebut, terdakwa mantan Camat Mandai, Machmud Osman langsung menerima vonis tersebut dan tidak melakukan upaya banding. Sementara terdakwa Kepala Desa Baji Mangai, Abdul Rasyid menyatakan pikir-pikir. Sidang putusan kedua terpidana digelar di Pengadilan Tipikor Makassar pada Rabu (11/10/2017) lalu.