Jumat, 13 Oktober 2017 08:36 WITA

Laporan Keuangan Pemkab Lutim Diganjar Penghargaan Menkeu

Editor: Fathul Khair Akmal
Laporan Keuangan Pemkab Lutim Diganjar Penghargaan Menkeu

RAKYATKU.COM - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Lutim) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi. Penghargaan tersebut diserahkan saat Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN ) Palopo, Drs Sukasah mewakili kementerian keuangan menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler di rumah dinas Bupati Luwu Timur di Malili, Jumat (13/10/2017).

Sukasah mengatakan penghargaan ini diberikan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 September 2017 lalu.

"selamat kepada baoak Bupati dan jajaran, semoga dengan penghargaan ini, bapak Bupati dan jajaran terus meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan negara" katanya.

Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengaku sangat bangga atas capai prestasi ini. Menurut pemerintah daerah terus berupaya mendorong semangat Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

"kami bersyukur atas penghargaan ini, dan ini akan memacu pemerintah daerah untuk terus berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar" tandasnya.

Untuk diketahui, dalam Rakernas tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah beserta jajarannya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada manfaat, meningkatkan peran APIP dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola APBN/APBD.

Pada Rakernas ini, Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP minimal lima kali berturut-turut.