12 October 2017 14:57 WITA

Inilah Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Gelombang II

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Inilah Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Gelombang II

RAKYATKU.COM - Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan kecocokan berkas, kini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang II sedang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Terkait dengan pelaksanaan SKD ini, dengan pertimbangan untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap CPNS, pemerintah memandang diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas tertentu dalam seleksi CPNS.

Atas pertimbangan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur pada 7 September 2017 telah menandatangani Peraturan Menteri PANRB Nomor: 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2017.

Menurut Permenpan ini, seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2017 meliputi karateristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan. Adapun nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk materi tersebut yaitu, 143 untuk tes karakteristik pribadi, 80 untuk tes intelegensia umum dan 75 untuk tes wawasan kebangsaan.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi cumlaude, penyandang disabilitas, putra-putri Papua/Papua Barat, dan tidak termasuk untuk jabatan calon hakim,” bunyi Pasal 4 ayat 1 Permenpan ini.

Selain itu ditegaskan pula, hasil seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud didasarkan pada pemeringkatan/rangking.

Dilansir laman Setkab, Kamis (12/10/2017), untuk formasi jabatan Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar, termasuk formasi untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat, menurut Permenpan ini, hasil seleksi kompetensi dasar didasarkan pada rangking.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Permenpan Nomor: 22 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 8 September 2017 itu.