Kamis, 12 Oktober 2017 01:00 WITA

Logo Sertifikasi Halal Bakal Berubah

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Logo Sertifikasi Halal Bakal Berubah
Lukman Hakim beri sambutan pada Peresmian BPJPH di Jakarta. (Foto:Kemenag)

RAKYATKU.COM - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin meresmikan satuan kerja baru di Kemenag RI, yaitukni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui badan ini, menjadi satu-satunya institusi yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal produk di Indonesia. 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pengambilalihan peran itu akan membuat perubahan label logo halal MUI yang tertempel di suatu produk.

"Label (logo halal) yang dikeluarkan oleh BPJPH, merupakan satu-satunya institusi di Tanah Air yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal," kata Lukman Hakim Syaifuddin. 

Meski begitu, kata Lukman Hakim, logo halal dari BPJPH saat ini belum bisa diluncurkan karena masih dalam kajian.

"Hari ini kita belum bisa meluncurkan label dari kehalalan yang akan diterbitkan BPJPH, karena ini masih dalam proses di Kemenkumham," jelasnya.

Meski peran sertifikasi halal sudah tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga pimpinan KH Ma'ruf Amin ini masih memiliki peran penting. "Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH," jelasnya dilansir Dream.

Ketiga peran MUI yaitu memutuskan kehalalan produk sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, mengeluarkan fatwa halal, serta berwewenang mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sementara itu, Lukman Hakim, pendirian BPJPH mempunyai sejarah panjang. Catatan itu bermula sejak berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) di MUI pada 6 Januari 1989. MUI lalu mengeluarkan labelisasi dan sertifikasi halal. 

Dalam perjalanannya, kata dia, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Pada 1999, LPPOM-MUI bahkan mempelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Kemenkes dan MUI yang telah meletakkan fondasi awal jaminan produk halal. UU Jaminan Produk Halal menyatakan, kewenangan penerbitan produk sertifikat halal menjadi domain Kemenag. Untuk itu, BPJPH hadir,” bebernya.

Meski sudah ada BPJPH, lanjut Lukman, kewenangan MUI tetap penting dan strategis. MUI nantinya menjadi lembaga yang berwenang memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. 

Tags