Selasa, 26 September 2017 17:33 WITA

Pilkada dan Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan

Editor: Mulyadi Abdillah
Pilkada dan Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan
M. Aliem

PILKADA serentak yang dilaksanakan tahun ini, disinyalir menyisakan sejumlah masalah yang memengaruhi tingkat demokrasi di Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 14 September 2017, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. 

Angka ini mengalami penurunan 2,73 poin dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Capaian IDI tahun 2016 berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

Jika tingkat demokrasi nasional mengalami penurunan, Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan (Sulsel) malah mengalami perbaikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulsel, IDI Provinsi Sulsel tahun 2016 mencapai angka 68,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,63 poin dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 67,90.

Penghitungan IDI dilakukan sejak tahun 2009. IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), Hak-hak politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy). 

Pengukuran IDI dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. IDI adalah indikator yang memperlihatkan gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi, aspek peran masyarakat, lembaga legislative (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.

Metodologi pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan saling melengkapi yang terdiri dari 4 sumber data yaitu : review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi Sulsel, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Peningkatan IDI Sulsel dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil (Civil Liberty)naik 6,16 poin (dari 69,38 menjadi 75,54), Hak-hak politik (Political Rights) yang turun 2,74 poin (dari 64,25 menjadi 61,51), dan aspek Lembaga - lembaga demokrasi (Intitution of Democracy) turun 0,98 poin (dari 71,84 menjadi 70,86). Terdapat 11 variabel yang dihitung dalam indeks ini.

Pada tahun 2016, terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks, diantaranya kebebasan berpendapat dan peran peradilan yang independen. Kenaikan terbesar pada indeks variabel kebebasan berpendapat yang meningkat 50 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara variabel peran peradilan yang independen, naik sebesar 21,87 poin dibandingkan 2015.

Tiga variabel yang mengalami penurunan adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat turun sebesar 43,75 poin, penurunan terbesar berikutnya adalah variabel peran birokrasi pemerintah daerah sebesar 40,15 poin, selanjutnya variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun sebesar 6,15 poin. Sedangkan satu variabel yang tidak mengalami perubahan yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil.

IDI Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat 26 nasional. Peringkat pertama diduduki oleh Provinsi DIY, diikuti Kep. Babel dan NTT pada peringkat tiga teratas. Walaupun berada di peringkat 26, kinerja demokrasi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang mengalami penurunan drastis karena pengaruh pilkada.

Angka IDI harus menjadi perhatian bersama karena merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence based), sehingga menunjukkan kejadian yang sebenarnya tentang keadaan demokrasi.

Penulis: M. Aliem, S.Si
Statistisi Pertama Koordinator Statistik Kecamatan Bungaya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa