19 September 2017 08:57 WITA

OPINI

Isu Kemiskinan dalam Suksesi 'Kepala'

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Isu Kemiskinan dalam Suksesi 'Kepala'

Yang paling seksi kita bicarakan adalah suksesi Kepala, pasti menarik. Mulai Kepala Pemerintahan paling bawah yaitu kepala desa sampai kepala pemerintahan RI 01. Jargon gratis bukan lagi hal strategis, yang menarik adalah isu kemiskinan. Dimana strategi penanganan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan itu sendiri. 

Politik dan isu kemiskinan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Menarik simpati para pemilih di Negeri ini tidak cukup dengan mengandalkan track record, tapi seorang politisi harus konsep jelas dan tawaran program sebagai kepanjangan tangan dari visi-misinya. Butuh isu besar yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, salah satunya adalah janji untuk mengangkat derajat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Sering kita dengar ada propaganda dan kampanye pemenangan di ajang Pilbup, Pilgub, Pilpres, bahkan Pilkades sekalipun. Kemiskinan adalah momok, tidak ada orang mau miskin tapi kenyataannya angka kemiskinan tidak mudah di turunkan. Butuh konsep dan ramuan khusus sehingga kita lihat ada kepala daerah sukses menangani dan berhasil menurunkan angka kemiskinannya dengan signifikan, tapi juga ada yang sangat sulit mewujudkan janjinya mengentaskan kemiskinan itu sendiri.

Oleh karena itu, seorang calon pemimpin atau calon kepala wajib ada konsep permanen sebagai alat jual politik, yang bukan sekedar retorika tapi sungguh sungguh dengan niat tulus ikhlas menghapus kemiskinan di wilayah kekuasaannya. Paling tidak ada progres dan grafik positif dari periode waktu yang berjalan sampai masa jabatan berakhir. Variabel dan indikator kemiskinan berharaf berdampak positif dan simultan.

Mengatasnamakan rakyat kecil, mereka menjanjikan pendidikan yang layak, biaya kesehatan terjangkau, hasil tani yang produktif dan melimpah, serta kebutuhan pangan dan sembako yang murah. Seakan sulit mencari gagasan lain, hal-hal tersebut masih menjadi tema kampanye yang paling getol disuarakan. 

Tak terkecuali di Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pilkada gubernur dan Pilkada Bupati serentak di 11 Kabupaten/kota, yang akan menghelat pesta demokrasi di tahun 2018/2019 ini mulai ramai dengan iklan-iklan politik, baik di media cetak atau media elektronik yang membawa jargon pembelaan terhadap kaum miskin.

Meski bukan berisi kampanye secara vulgar, namun kegiatan santunan, bagi-bagi parsel lebaran dan kegiatan sosial lainnya yang diadakan oleh tim sukses para kandidat tersebut, secara nyata telah memberikan "berkah politik" tersendiri bagi para penerimanya. Anak-anak yatim, para fakir miskin dan janda-janda tua yang butuh uluran tangan dari para dermawan. Selanjutnya, jerat-jerat politik akan menjadi perangkap yang siap menjebak rakyat dari sisi yang paling rapuh dan lemah, yaitu kemiskinan.

Tidak hanya tawaran program pengentasan kemiskinan, memanfaatkan kondisi kemiskinan tetap akan menjadi jurus menyelam di air keruh. Seperti halnya derita panjang akan rasa haus di tengah panasnya kemarau. 

Begitu pula dengan penderitaan si miskin, saat kebutuhan hidup semakin mendesak, biaya sekolah anak sudah lama tertunggak dan dapur sudah dua hari tidak mengepul, maka tamu politik penebar bahagia sesaat dan pelipur lara sementara senantiasa ditunggu kedatangannya dengan harapan membawa sekadar selembar atau dua lembar nominal rupiah

Kita berharap ada keseriusan ketulusan lahir dari niat suci atas panggilan nurani ingin memperbaiki totalitas kehidupan masyarakat yang dirancang dan didesain dalam visi misi Calon bupati, Gubernur  dan Presiden. Di susun  sistematis terencana dan terukur dalam implementasi saat menang dalam suksesi pemilihan. Wallahu A' lam Bissawab.

Oleh Baharuddin, SE
(Mantan Anggota KPU Enrekang)