14 September 2017 10:43 WITA

Krisis Rohingya: Seberapa Besar Kekuatan Aung San Suu Kyi di Pemerintahan?

Editor: Suriawati
Krisis Rohingya: Seberapa Besar Kekuatan Aung San Suu Kyi di Pemerintahan?
Aung San Suu Kyi

RAKYATKU.COM - Kekerasan terhadap minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan taktik brutal pasukan keamanan, telah menimbulkan kecaman keras terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Hal yang membuat masyarakat internasional tidak habis pikir adalah, wanita ini merupakan pemenang Nobel perdamaian, yang telah lama memperjuangkan hak asasi manusia. Lalu kenapa hingga saat ini ia masih bungkam? seberapa kuat kekuatan seorang pemimpin de facto di Myanmar? berikut ulasannya, seperti dilansir dari BBC dan Wikipidia.

Gelar resmi Aung San Suu Kyi adalah penasihat negara. Ini adalah posisi yang dia buat untuk menyiasati klausul dalam konstitusi (yang ditujukan secara khusus kepadanya), yang melarang orang dengan pasangan asing atau anak-anak asing menjadi presiden.

Suu Kyi adalah tokoh politik paling populer di Myanmar dan dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan 2015. Tapi dalam prakteknya, presiden sebenarnya adalah Htin Kyaw, yang dipilih oleh parlemen pada 15 Maret 2016.

Dalam posisinya, Suu Kyi membuat sebagian besar keputusan penting di partainya dan kabinetnya. Dia juga memegang jabatan menteri luar negeri.

BACA JUGA: 40% Desa Rohingya di Rakhine Telah Kosong

Sejak tahun 1962, Myanmar diperintah oleh militer. Namun junta militer dibubarkan pada tahun 2010, dan sejak saat itu, pemerintahan sipil dimulai. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik.

Militer masih mempertahankan kendali atas tiga kementerian penting, yaitu kementerian dalam negeri, pertahanan dan perbatasan. Selain itu, enam dari 11 kursi di Dewan Pertahanan dan Keamanan nasional yang kuat, yang memiliki kekuatan untuk menangguhkan pemerintahan yang demokratis, adalah orang-orang yang ditunjuk militer.

Mantan personil militer masih menempati banyak posisi sipil teratas. Militer juga masih memiliki kepentingan bisnis yang signifikan. Belanja pertahanan adalah 14% dari anggaran, lebih dari gabungan untuk kesehatan dan pendidikan.

Pejabat dari militer juga masih tidak tertarik dengan isu penting, seperti mengubah konstitusi, dan perundingan damai dengan berbagai gerilyawan etnis. Tapi mereka sepakat untuk memperbaiki ekonomi dan kebutuhan akan stabilitas.

Sementara untuk isu Rohingya, Suu Kyi harus melangkah hati-hati. Terutama karena minoritas ini hanya mendapatkan sedikit simpati publik di Myanmar yang merupakan mayoritas Buddha.

Sebagian besar penduduk Myanmar setuju dengan pandangan resmi bahwa Rohingya bukan warga negara Myanmar, tapi imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun nenek moyang mereka telah berada di negara itu selama beberapa generasi.

BACA JUGA: PM Bangladesh Desak Myanmar Ambil Kembali Pengungsi Rohingya

Berkembangkanya media juga menjadi faktor menyebarnya kebencian terhadap Rohingya. Salah satu perubahan terbesar di Myanmar selama lima tahun terakhir adalah berkembangnya media baru dan independen, serta pertumbuhan telepon seluler dan internet yang dramatis.

Tapi, sebagian besar media ini berfokus pada orang-orang Budha dan Hindu di dalam Rakhine, dan hanya sedikit media yang menunjukkan seperti apa penderitaan Rohingya. Hal ini menyebabkan disinformasi dan kampanye kebencian menyebar dengan cepat melalui sosial media.

Jadi Aung San Suu Kyi memiliki sedikit sekali kekuasaan atas kejadian di Negara Bagian Rakhine. Ditambah lagi, berbicara untuk mendukung Rohingya hampir pasti akan menimbulkan reaksi marah dari nasionalis Buddha.

Mungkin, Suu Kyi telah memperhitungkan bahwa membela Rohingya adalah judi yang tidak layak untuk diambil. Karena, ada risiko militer bisa mengintervensi dan menggantikannya. Apalagi, dengan iklim saat ini, militer sangat mungkin mendapat dukungan publik.

Intinya, bahkan setelah pemilihan 2015, militer tetap merupakan institusi paling kuat di negara tersebut. Hanya saja kali ini, mereka menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai perisai, yang harus menghadapi kecaman internasional atas tindakan militer.