12 September 2017 23:15 WITA

Haidar Majid Serap Aspirasi Masyarakat 4 Kecamatan di Makassar

Editor: Muh. Taufik
Haidar Majid Serap Aspirasi Masyarakat 4 Kecamatan di Makassar

RAKYATKU.COM, MAKASSAR. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Demokrat, Haidar Majid, melakukan penyerapan aspirasi masa sidang ke-3 Tahun 2017 di Dapil (II) Sulsel yang meliputi 4 Kecamatan di kota Makassar, diantaranya Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamanlanrea dan Kecamatan Biringkanayya, 9-11 September 2017. 

Dalam kesempatan tersebut, berbagai keluhan masyarakat disampaikan kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel ini. 

Andi Ilham misalnya, ketua RW 10 Kelurahan Sudiang Raya kecamatan Biringkanayya ini meminta agar difasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan pelaku-pelaku usaha di Kawasan Industri Makassar (KIMA) untuk melibatkan masyarakat dalam mendorong kemajuan Home Industri (Industri Rumahan). 

"Kami harap pemerintah bisa membantu kami, supaya masyarakat juga punya kesibukan meskipun itu hanya dirumah," ujar Andi Ilham. 

Terpisah Arnika, Warga Kampung Bambu-bambu kelurahan Manggala kecamatan Manggala, berharap agar pemerintah bisa memperhatikan masyarakat terutama dalam pengadaan infrasutruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti perbaikan jalan serta penambahan rumah ibadah. 



"Di daerah Manggala ini masih butuh perhatian pemerintah, terutama jalan sudah banyak yang rusak. Termasuk masjid juga sudah harus dibenahi," tuturnya. 

Sementara itu, di RW 2 kelurahan Daya kecamatan Biringkanayya, Ibu Siriati meminta agar pemerintah juga bisa berpartisipasi dalam mensuport kegiatan masyarakat khususnya kegiatan majelis taqlim. Pasalnya, majelis taqlim diwilayahnya ingin turut aktif seperti majelis taqlim pada umumnya namun tidak memiliki perlengkapan seperti alat Kasidah. 

Haidar Majid juga melaksanakan penyerapan aspirasi di SMA Negeri 7 Kota Makassar, kecamatan Biringkanayya. Di tempat tersebut, para guru mengeluhkan gaji yang sering terlambat mereka terima setiap bulannya. 

"Semenjak SMA dan SMK diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dari Kota, kita terima gaji selalu terlambat. Dulu waktu masih dibawah kewenangannya Kota Makassar, gaji kami sudah terima setiap Tanggal 1 atau paling lambat Tanggal 2, sementara sekarang kami terima paling cepat tanggal 10 bahkan lebih lama lagi," kata salah satu tenaa pengajar di sekolah tersebut. 

Ketua Komite SMA 7 Makassar, Amiruddin Husain, juga meminta agar pemerintah Provinsi untuk memberikan regulasi dalam melibatkan partisipasi orang tua siswa dalam pengadaan infrastruktur dan sarana. 

"Kami berharap agar ada regulasi dalam pelibatan orang tua siswa untuk menunjang fasilitas sekolah seperti musholah, ruang kreatif siswa dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan ektrakulikuler. Karena kita mengharapkan anggaran dari pemerintah juga tidak kunjung diberikan," katanya. 

Menanggapi seluruh permasalahan tersebut, Haidar Majid yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar periode 2009-2014 ini menjelaskan,  bahwa ia akan menyampaikan seluruh permasalahan tersebut pada pemerintah Kota Makassar serta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

"Ini sudah menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat, kami akan membahas permasalahan di DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah," pungkasnya.