Selasa, 12 September 2017 13:23 WITA

Dengan Suara Bulat, PBB Dukung Sanksi Baru untuk Korea Utara

Editor: Suriawati
Dengan Suara Bulat, PBB Dukung Sanksi Baru untuk Korea Utara
PBB

RAKYATKU.COM - Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (11/09) dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara. Ini merupakan hukuman untuk rezim Kim Jong-un atas uji coba nuklir keenam dan terbesarnya.

Dengan dukungan dari China dan Rusia, dewan tersebut memilih untuk mendukung resolusi sanksi yang dirancang AS. Sanksi baru ini disepakati hanya satu bulan setelah PBB melarang ekspor batubara, timah dan makanan laut sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antar benua Korut (ICBM).

BACA JUGA: Korea Utara Ancam AS Dengan Penderitaan Terbesar

Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan bahwa langkah-langkah baru tersebut adalah sebuah pesan kepada Pyongyang bahwa "dunia tidak akan pernah menerima Korea Utara yang memiliki senjata nuklir." Namun dia juga menyatakan kemungkina resolusi damai untuk mengatasi krisis tersebut.

"Kami tidak merasa senang untuk memperkuat sanksi lebih lanjut hari ini," kata Haley. "Kami tidak mencari perang, rezim Korea Utara belum melewati titik no-return."

"Jika setuju untuk menghentikan program nuklirnya, ia dapat mengklaim kembali masa depannya. Jika terbukti dapat hidup dalam damai, dunia akan hidup dalam damai dengan itu," tambah Haley.

"Jika Korea Utara terus jalan yang berbahaya, kita akan melanjutkan tekanan lebih lanjut. Pilihannya adalah pilihan mereka."

Dengan Suara Bulat, PBB Dukung Sanksi Baru untuk Korea UtaraSelama perundingan yang sulit, Amerika Serikat membuang tuntutan awal untuk embargo minyak penuh dan membekukan aset asing pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia.

Resolusi tersebut justru melarang ekspor tekstil, mengurangi pengiriman gas alam ke Korut, memberikan batas tertinggi untuk pengiriman produk minyak sulingan dan menghentikan pengiriman minyak mentah.

Sanksi tersebut juga melarang negara-negara mengeluarkan ijin kerja baru kepada pekerja Korea Utara yang dikirim ke luar negeri dan berusaha untuk menghapus praktik tersebut dengan meminta negara-negara untuk mengakhiri kontrak yang ada.

Usaha patungan juga akan dilarang dan memasukkan tiga pejabat senior dan entitas Korut ke daftar hitam sanksi PBB.

Itu adalah sanksi kedelapan yang dikenakan pada Korea Utara sejak pertama kali menguji perangkat nuklir di tahun 2006.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya berpendapat bahwa sanksi yang lebih ketat akan menekan rezim Kim untuk datang ke meja perundingan untuk membahas penghentian uji coba nuklir dan rudalnya.