Jumat, 08 September 2017 07:01 WITA

Taksi Online Kembali Terancam Ilegal

Penulis: Azwar Basir
Editor: Adil Patawai Anar
Taksi Online Kembali Terancam Ilegal

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Plt Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat, terus memperjuangkan agar taksi online tetap mendapatkan payung hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut PM pasal 26 tahun 2017. 

Dalam Forum Group Discussion bersama Kadishub Sulsel dan pelaku taksi online dan taksi konvensional serta para pengusaha perusahaan taksi se-Sulsel, Hindro Surahmat mengatakan, masih ada jangka waktu 90 hari yang diberikan MA untuk menyikapi keputusan MA mencabut PM pasal 26 tahun 2017 tersebut. 

"Karena selama ini PM pasal 26 tahun 2017 acuan kita, maka iota harus mencari atau merubah peraturan yang baru, bahkan jika perlu kita menciptakan regulasi yang baru," ujar Hindro Surahmat. 

Selain itu, melalui FGD ini, ia berharap dapat menghasilkan sebuah solusi terbaik terkait permasalahan yang dihadapi bersama saat ini. Sebab permasalahan yang ada saat ini ada pada pencabutan pasal 26 tahun 2017 oleh MA. 

loading...

Jika keputusan tersebut tetap dan tidak berubah sampai pada 1 November sesuai dengan jangka waktu yang diberikan 90 hari setelah ada keputusan. Maka, taksi online tidak lagi memiliki aturan dan kembali seperti sebelum muncul PM pasal 26 tahun 2017. 

"Semua perlu pengorbanan. Berharap di forum ini, di FGD ini bisa di keluarkan ide bagus dan bisa mendapatkan pemikiran sehingga bisa buat peraturan baru. Kita akui eksistensi online justru banyak kemudahan tetapi juga belum memuaskan hati orang ketika tidak ada aturan," pungkasnya.

Loading...
Loading...