Kamis, 07 September 2017 14:46 WITA

Payung Hukum Taksi Online akan Dicabut, Jika...

Penulis: Azwar Basir
Editor: Almaliki
Payung Hukum Taksi Online akan Dicabut, Jika...

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Direktorat Angkutan dan Multimoda menggelar semiloka bidang angkutan orang tahun 2017, di Hotel Aston, Kamis (7-9-2017). 

Acara ini digelar untuk menyikapi keputusan Mahkamah Agung (MA) atas PM 26 tahun 2017, tentang pencabutan peraturan taksi online atau daring. Menanggapi keputusan tersebut, melalui acara ini, mereka akan mencari solusi terbaik pengaturan taksi online. 

Adapun Focus Group Dicussion ini digelar di sejumlah kota. Di antaranya Surabaya, Makassar, dan beberapa kota di Indonesia. 

Direktorat Angkutan dan Multimoda, Cucu mengatakan, ada 14 peraturan yang dicabut oleh MA, di antaranya masalah tarif yang mengatur tarif bawah dan tarif atas. Kuota juga ditarik, masalah STNK juga, serta larangan aplikator yang berperan sebagai angkutan umum. Selain itu, tanda kendaraan bermotor haruslah sesuai dengan domisili.

"Setelah dicabut oleh MA, kita diberikan masa tenggang waktu 90 hari untuk memperkuat atau mempertahankan pasal 26 tersebut," ujar Cucu. 

Ia melanjutkan, jika dalam jangka waktu 90 hari atau sampai pada 1 November mendatang pasal 26 tidak ada perbaikan dan tetap pada keputusan MA, maka taksi online sudah tidak memiliki payung hukum.

"Makanya kita gelar FGD ini untuk mencari solusi terbaik tentang pengaturan taksi online. Melalui FGD ini kita minta pengaturan yang seperti apa diinginkan pelaku yang ada di lapangan," katanya. 

loading...

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha taksi, Burhanuddin mengatakan, pasal 26 ini tidak dicabut secara keseluruhan. Artinya, taksi online tidak akan mengalami kekosongan hukum.

"Taksi online harus tetap memiliki payung hukum. Karena kalau aturan ini tetap dicabut, maka taksi online tidak punya aturan di lapangan," tegasnya.

Selain itu, Juru Bicara PT Lintas Muda Cemerlang-Forkom Grab Makassar, AM Riady yang juga menjadi narasumber mengaku, seluruh driver taksi online di Kota Makassar harus memiliki badan hukum resmi yang diakui oleh aplikator dan Dinas Perhubungan.

"Mengontrol ribuan driver tidak mudah. Memang harus ada wadah, yaitu badan hukum. Kalau dari pihak aplikator tentu hanya mengawasi aplikasi driver dan penumpang saja. Selebihnya menjadi tugas dari badan hukum," kata Adi, sesaat lalu.

Mantan anggota dewan Kota Makassar periode 2004-2009 ini menambahkan, sinergitas antara seluru pihak terkait harus lebih dikuatkan. Tujuannya untuk merumuskan bersama peraturan baru yang akan digunakan sebagai paying hukum taksi daring.

"Kita punya waktu 90 hari dari putusan MA yang menolak 14 peraturan di dalam Permen nomor 26. Kami berharap seluruh pihak bisa bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Agar secepatnya taksi online memiliki kepastian payung hukum," kuncinya.

Loading...
Loading...