Kamis, 31 Agustus 2017 19:17 WITA

Harga Komoditas Pangan di Palu Stabil

Penulis: M. Qadri
Editor: Fathul Khair Akmal
Harga Komoditas Pangan di Palu Stabil

RAKYATKU.COM, PALU - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah mencatat harga komoditi tanaman pangan di Kota Palu akhir bulan Agustus 2017, masih cenderung stabil di tingkat pedagang.

“Hanya komoditi cabai keriting mengalami penurunan Rp4 ribu, jika dibandingkan dengan harga pekan lalu,” kata kepala seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Marini, Kamis (31/8/2017).

Marini menjelaskan, komoditi pangan khususnya kelompok sayur-mayur yang menjadi pantauan mereka, diantaranya komoditi bawang merah yang awal pekan keempat dengan harga Rp28 ribu per kilogram, dan tidak ada perubahan harga dibandingkan pekan sebelumnya. Demikian pula bawang putih berada pada harga Rp28 ribu per kilogram.

Untuk komoditi cabai rawit kata Marini, di pekan keempat, dijual pedagang dengan harga Rp50 ribu per kilogram, dan tidak ada perbedaan harga dengan pekan sebelumnya. 

“Cabai keriting yang turun Rp4 ribu per kilogram, yang pekan ini harganya Rp20 ribu, yang sebelumnya dijual Rp24 ribu per kilogram,” ujar Marini.

Untuk kelompok beras kata dia, pihaknya membagi dua jenis. Yakni beras premium dengan harga saat ini Rp10.500 per kilogram, serta beras medium yang dijual dengan harga Rp9.500 per kilogramnya. 
Kelompok Palawija seperti jagung kuning kering, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar juga cenderung stabil dan tidak ada perubahan harga.

Sementara itu High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah juga terungkap dalam sebulan terakhir, harga-harga komoditi pangan strategis masih terkendali dengan ketersediaan cukup.

TPID Sulteng menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan ditindaklanjuti diantaranya pendataan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi bahan pangan. Pengawasan perdagangan antar provinsi secara lebih ketat. 

Kemudian harus adanya kajian lebih lanjut, perihal penerbitan regulasi sebagai dasar hukum pengendalian pergerakan barang keluar dari suatu daerah.