29 August 2017 12:03 WITA

Strategi Ponzi dalam Dunia Politik

Editor: Sulaiman Abdul Karim
Strategi Ponzi dalam Dunia Politik
Nurmal Idrus kala berbicara di Rapimnas Golkar.

SKEMA Ponzi adalah sebuah skema familiar dalam ilmu marketing. Skema ini menjadi sangat strategis dan hasilnya sangat dahsyat jika dijalankan dengan baik. Beberapa produk yang mendunia bisa sukses karena keberhasilannya dalam menjalankan usaha dengan skema ini. 

Strategi ini juga menjadi nyawa bagi bisnis multi level marketing. Dijalankan dengan sistem berjenjang yang semakin ke bawah semakin menggurita. Produk yang ditawarkan oleh satu orang akan dengan cepat menembus konsumen dengan sistem ini karena setiap hari semakin bertambah orang yang menjualnya.

Skema Ponzi kembali menjadi perhatian ketika kasus penipuan travel umrah dan haji yang dilakukan oleh First Travel. Ribuan jemaah harus gigit jari karena tak jadi berangkat ke tanah suci. Kesuksesan First Travel memperdaya jamaahnya ternyata bukan karena tarif umrahnya yang murah. 

Tetapi karena kesuksesan mereka menerapkan skema ponzi. Sayangnya, skema itu dilakukan dengan serampangan. Dengan ribuan agen yang masuk dalam skema Ponzi ala First Travel, maka dengan mudah perusahaaan ini menggaet jamaah. Namun, skema ini akan hancur lebur ketika ada stagnasi jemaah baru. 

Saat tak ada jemaah baru yang digaet, maka kolaps-lah usaha mereka karena tak ada investasi baru yang masuk untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu membayar. 
Mengaca dari kedahsyatan skema ini, maka politik sebenarnya bisa mengadopsinya. Alasannya, penjualan produk dan kontestasi politik nyaris sama tujuannya. 

Yaitu, sama-sama menargetkan penjualan yang tinggi. Skema ponzi dalam politik bisa dilakukan dengan melibatkan relawan yang direkrut berjenjang. Strategi ini akan sangat dahsyat jika dilakukan dengan terstruktur dan dalam kontrol yang ketat. 
Seorang pemimpin relawan bisa membentuk tim inti yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi lapangan pertempuran. 

Misalnya, dalam konteks Pilgub Sulsel 2018 ada 24 kabupaten/kota. Ditunjuklah 24 orang terpercaya yang akan menjalankan skema ini. Pada setiap kabupaten, dibentuk lagi tim dengan skema yang mengikuti jumlah kecamatan. Di setiap kecamatan, dibentuk skema dengan mengikuti jumlah desa/kelurahan. 

Di setiap desa/kelurahan membangun skema dengan basis TPS. Pada basis TPS, skema ponzi dijalankan dengan membentuk peta pemilih dalam TPS. Dari basis TPS ini, ponzi dijalankan dengan menggunakan berbagai informasi dalam Form A3 KPU, yaitu mengklasisfikasi umur, asal daerah, RT dan RW. 

Pada akhirnya, jika dijalankan dengan baik dan tidak serampangan, maka ponzi akan menjadi penentu kemenangan dalam konstestasi politik.
 


Penulis: Nurmal Idrus

(Direktur Nurani Strategic)