10 August 2017 18:14 WITA

KPK Lakukan Monev Rencana Pencegahan Korupsi di Bulukumba

Editor: Fathul Khair Akmal
KPK Lakukan Monev Rencana Pencegahan Korupsi di Bulukumba
Kunjungan Deputi Bidang Pencegahan KPK saat Monev di Bulukumba

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Bulukumba, di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba, Kamis (10/8/2017).

Monev KPK itu, juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah tetangga. Yakni Bantaeng, Sinjai, dan Kepulauan Selayar.

Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengungkapkan, kegiatan tersebut adalah tindak lanjut dari pelaksanaaan penandatanganan nota kesepahaman, antara KPK dengan para Kepala Daerah di Makassar beberapa waktu yang lalu.

Nota kesepahaman tersebut, tambah Dwi kemudian ditindak lanjuti oleh masing-masing kabupaten/kota, untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sekaligus menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

“Nah, monev ini dilakukan untuk pertama kalinya sejak nota kesepahaman itu, kami (KPK) turun ke kabupaten kota untuk mengecek dan mengupdate dari capaian yang telah dilaksanakan daerah terkait rencana aksi tersebut,” ujar Dwi Aprilia.

Lebih lanjut, Dwi Aprilia menuturkan, dalam rencana aksi tersebut, ada beberapa klasifikasi yang harus didorong pemerintah daerah. Pertama melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel melalui e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. 

Kedua adalah mendorong Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui perizinan elektronik. Ketiga mendorong pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau LPSE, yang bebas dari intervensi siapa pun.

Keempat, lanjut Dwi adalah implementasi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sebagai bentuk reward kepada aparatur yang memiliki kinerja yang bagus, dan menghindari praktek korupsi. Terakhir adalah pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dana desa.

Selain memastikan rencana aksi tersebut terlaksana, pihaknya juga melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan laporan tersebut sesuai dengan laporannya. Seperti mendatangi kantor PTSP, kantor Unit Layanan Pengadaan, serta kantor lainnya. 

Dwi Aprilia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda Bulukumba yang bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan monev tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Andi Bau Amal yang membuka acara itu menyampaikan, ada beberapa hal yang penting untuk dipahami bersama dalam rangka melakukan monev tersebut. Yakni permasalahan yang ada harus diintegrasikan ke dalam rencana aksi  berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada. 

Serta mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara.

Selain itu, tambah Bau Amal, aparat harus membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas, sehingga diharapkan mewujudkan  pencegahan korupsi secara terintegrasi tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara negara.

Hal itu perlu dilakukan, agar dapat bersinergi untuk melakukan penguatan dan saling berintegrasi dalam mendorong terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas KKN.