31 July 2017 08:44 WITA

OPINI

Pancasila (Belum) Final

Editor: Almaliki
Pancasila (Belum) Final
Damang Averroes Al-Khawarizmi

Bulan lalu, Juni 2017 Pemerintah RI telah menetapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Beberapa tokoh terkenal diangkat menjadi pengarah dan pelaksana UKP-PIP. Pun diskursus tentang Pancasila kembali mengemuka.

Ditetapkannya UKP PIP ini, boleh jadi reaksi balik pemerintah melihat pengaruh dari hingar bingar Pilkada DKI Jakarta, saat mana politik identitas kembali mengemuka yang kemungkinan besarnya bisa merongrong dasar NKRI, Pancasila.

Menyebar hastag #akupancasila #akuIndonesia dan banyak bertebaran ungkapan dari elemen pemerintah, Pancasila sudah final sebagai dasar negara. Benarkah Pancasila sudah final?

Dalam konteks sosio-histori atau cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, sangat terbuka peluang untuk kita mengatakan Pancasila belum final. Sebagai catatan sejarah dan kajian akademik, kiranya tidak mengapa kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah itu.

Sebelum pidato agung dari Soekarno dihadapan BPUPKI (1 Juni 1945), sebenarnya pada 31 Mei 1945 sudah mengemuka untuk menggunakan dasar negara Indonesia, yaitu Islam. Dasar negara Islam tersebut diprakarsai oleh Ki Bagus Hadikusuma sebagai salah satu golongan Islam di anggota BPUPKI.

Esok harinya, barulah kemudian Soekarno Hatta menyampaikan pula gagasannya di hadapan BPUPKI. Dari pidatonya yang amat panjang itulah kemudian ia menawarkan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila. Jika dicermati lebih lanjut dari sikap Soekarno dalam pidatonya itu, sebenarnya ia tidak memberi kemutlakan kalau harus menggunakan termin Pancasila, tetapi bisa menggunakan juga tri sila dan eka sila, dengan cara memeras isi sila-silanya. Hal ini membuktikan kalau termin Pancasila, bukanlah hal yang final, sebab termin tri sila, eka sila bisa digunakan berdasarkan tawaran Soekarno. Bagi Soekarno isi Pancasila juga bukan hal prinsipil dari urutan sila-silanya. Terbukti berdasarkan hasil perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945), justru sila ketuhanan ditempatkan dalam sila pertama, yang mana dahulunya dalam pidato Soekarno berada di sila kelima (Ketuhanan berkebudayaan).

Ada sebenarnya peristiwa atau rekam jejak sejarah yang bisa dijadikan dasar kalau Pancasila belum final. Simaklah kembali peristiwa negosiasi yang dilakukan oleh Hatta kepada golongan Islam dari panitia PPKI agar mencoret tujuh kata dalam sila ketuhanan (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya).

Kala itu Muhammad Hatta, 17 Agustus 1945, hangat-hangatnya telah dibacakan teks proklamasi, Indonesia sudah merdeka, berdasarkan pengakuannya dia kedatangan seorang perwira AL Jepang atas permohonan Nishijama, Laksamana Maeda. Perwira tersebut memberitahukan kepada Hatta bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia bagian Timur sangat berkeberatan dengan klausul Islam (tujuh kata) dalam pembukaan karena dianggap diskriminasi. Jika kalimat itu dimasukkan, katanya mereka lebih suka berada diluar RI (Hatta,  Sekitar Proklamasi,1969: 57 – 59).  Dalam  versi lain, sesungguhnya tidak ada utusan Al Jepang yang bertemu Hatta, yang sesungguhnya menghadap adalah tiga mahasiswa Ika Daigaku, yang seorang diantaranya berwaja oriental dan memakai uniform AL Jepang (Hakim et.all: 2001).

Posisi tawar-menawar untuk pencoretan tujuh kata itu, kemudian oleh Hatta dinegosiasikan dengan golongan Islam di panitia PPKI (18 Agustus 1945), sayangnya yang nyata-nyata hanya ada 2 golongan perwakilan Islam, yaitu Ki Bagus Hadikoesoemo dari Muhammadiyah dan Wachid Hasjim dari NU, Wahid Hasyim absen pada pertemuan 18 Agustus 1945. Tersisa satu orang perwakilan Islam yang dibutuhkan persetujuannya untuk menerima penghapusan tujuh kata tersebut, yaitu Ki Bagus Hadikoesoema.

Baik Soekarno maupun Hatta sulit meluluhkan hati Ki Bagus Hadikoesoema, bahkan dalam sejarah pernah Soekarno berlinang air mata, gara-gara Ki Bagus menolak sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila kelima. Dalam pidato di BPUPKI juga Soekarno paling banyak menyebut nama Ki Bagus Hadikoesoema, itu artinya dia amat segan kepada Ki Bagus.

Ada satu orang yang paling dekat dengan Ki Bagus Hadikoesema, yaitu Kasman Singodimedjo (perwakilan Peta di PPKI). Melalui Kasman-lah, Hatta meminta agar membujuk Ki Bagus Hadikoesoema mau menghapus tujuh kata itu.

Apa yang membuat Ki Bagus luluh atas bujukan Kasman? Menurut Kasman upaya terakhir yang dilakukan yaitu dengan menyatakan kepada Ki Bagus:

“Kyhai, kemarin Proklamsi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan UUD sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa Presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau bangsa Indonesia terutama pemimpiannya cek-cok, lantas bagaimana? Kyhai, sekarang ini bangsa Indonesia terjepit diantara yang tongol-tongol dan yang tingil-tingil. Yang tongol-tongol adalah Balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan modern. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan modern juga. Jika kita cek-cok, pasti kita akan konyol. Kyhai, di dalam rancangan UUD yang sedang kita musyawarakan hari ini tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa 6 bulan lagi nanti kita dapat adakan sidang MPR, justru untuk membuat UUD yang sempurna. Rancangan yang sekarang ini adalah rancangan UUD darurat. Belum ada waktu membikin yang sempurna atau memuaskan semua pihak, apalagi di dalam kondisi kejepit! Kyhai tidakkah bijaksana. Jikalau kita sekarang ummat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia yang merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang, tenteram, diridhoi Allah” (Hidup Itu berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta, Bulan Bintang, 1982: 129)

Akhirnya Ki Bagus mengalah. Dan ia menerima tawaran Kasman, dengan syarat. Syaratnya yaitu tujuh kata itu dihapus olehnya sendiri,  lalu ia menggantinya dengan kata Yang Maha Esa (jadilah bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa).

Janji yang diungkapkan oleh Kasman, sebenarnya yang paling penting adalah “dalam waktu enam bulan, sebuah sesi khusus akan dilakukan untuk menyusun UUD yang lebih kompherensif” artinya saat tiba masa itu, golongan Islam bukan hanya akan mendapat pengakuan dalam sila pancasila, tetapi suatu masa memiliki kesempatan untuk membentuk dasar negara yang bernama Islam.

Sayang seribu sayang, ketika selesai Pemilu 1955, gabungan Partai Islam hanya meraih 45 kursi dari total kursi di DPR, tidak mencapai syarat minimal 2/3 untuk bisa mengubah dan menetapkan konstitusi. Praktis, golongan Islam mustahil akan berhasil untuk mengubah dasar negara.

Kasman Singodimedjo dalam rasa bersalahnya saat sidang konstituante di Bandung ia menyampaikan pidato yang menyentuh hati. Ia kembali mengingatkan konstituante akan janji Bung Karno kepada Ki Bagus diawal kemerdekaan:

Saudara ketua, saya masih ingat bagaimana ngototnya alm. Kibagus Hadikoesoema, Ketua Umum Pusat Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota PPKI mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan ke dalam muqaddima dan UUD 1945. Begitu ngotot saudara ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta pun tidak dapat mengatasinya. Hanya dengan kepastian bahwa 6 bulan lagi setelah Agustus 1945 itu akan dibentuk MPR dan majelis pembuat UUD negara guna memasukkan materi Islam ke dalam UUD yang tetap, maka bersabarlah ki Bagus Hadikoesoema untuk menanti. Saudara ketua kini juru bicara Islam Ki Bagus Hadikoesoema itu telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena telah pulang ke Rahmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai dengan wafatnya. Beliau kini tidak dapat lagi ikut serta dalam dewan konstituante ini untuk memasukkan materi Islam, ke dalam UUD yang kita hadapi saat ini. Saudara ketua, dimanakah kami golongan Islam dapat menuntut penunaian “janji” tadi itu? Dimana lagi tempatnya?” (Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta, Bulan Bintang, 1982: 209 - 210).

Bukan hanya itu ungkapan rasa bersalah Kasman yang dapat kita baca, pasca kepulangan dari sidang PPKI, setelah disempurnakan 18 Agustus 1945, malamnya menjelang 19 Agustus, ia membisu, kepada keluarga ia tak banyak bicara, letih, kesal di hati, entah mau marah dengan  siapa. Selain kehilangan tujuh kata dalam piagam Jakarta, ia pula telah kehilangan sejumlah senjata dan peralatan vital lainnya karena Balatentara Dai Nippon telah  mengepung Daidan, dan kemudian merampas semua senjata dan mesiu yang ada di Daidan saat meninggalkan pasukannya (BKR), pun Otto Iskandar Dinata telah tewas. Ia menyesal kenapa berpolitik, padahal dirinya adalah seorang militer. ((Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Jakarta, Bulan Bintang, 1982: 134 - 135)

Sejarah tetaplah sejarah, pada akhirnya anggota Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dengan alasan krisis konstitusional, saat mana fraksi-fraksi non-Islam menolak untuk hadir lagi dalam sidang-sidang konstituante. Terbit dekrit Presiden 5 juli 1959, tibalah saat kembali ke UUD 1945 dan Piagam Jakarta ditempatkan sebagai salah satu butir pertimbangan, yaitu Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 sebagai satu rangkaian dengan konstitusi.

Berdasarkan nukilan sejarah tersebut, setidak-tidaknya dapat disimpulkan kalau mengubah dasar negara bukanlah hal yang sakral. Selalu terbuka kesempatan untuk mengubahnya. Soekarno pernah menjanjikan hal itu kepada golongan-golongan Islam, dan pasca pemilu 1955 memang dibentuk Majelis Konstituante bersama-sama dengan pemerintah (Vide: Pasal 134 UUDS 1950), konstituante bersama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUD sementara. Di dalam sidang konstituante, golongan Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti dan empat partai kecil lainnya) mengusulkan Islam sebagai dasar negara; golongan Nasionalis, Sosialis, Kristen, Katolik, dan Komunis (PKI) mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, golongan Murba, Buruh dan 9 anggota perorangan mengusulkan dasar sosial-ekonomi.

Tak ada hasil, tak ada titik temu dari sidang konstituante untuk membentuk UUD permanen, termasuk mengganti dasar negara. Hingga konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan kembali ke UUD 1945.

Bahwa yang pasti, dari semua peristiwa itu dapat memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa parafounding leaders dahulu jauh lebih sehat dalam berkompetisi, tidak njelimet, sepanjang bisa diperdebatkan, didiskusikan, mana yang terbaik untuk negeri ini, mengapa tidak, mengubah dasar negara atau mengubah UUD, semuanya bisa, asal sesuai dengan jalur konstitusi. Bukan teriak di jalanan, bukan dengan cara makar atau subversif, tetapi dengan cara mengutus wakil rakyat kita sebanyak-banyak ke parlemen yang benar-benar bisa memperjuangkan Islam. Ikutilah cara-cara tokoh Islam kita dahulu, dia masuk di parlemen, berjuang di sana. Bukan berkoar-koar di jalan, bukan menyebar video di youtube anti pancasila, tetapi menjadi bagian dari entitas politik dalam suatu negara.

Saat ini, kita harus memilih jalan keteduhan, betapa menyesalnya Kasman Singodimedjo saat dihapus tujuh kata dalam Pancasila, tetapi pada akhirnya ia menerima Pancasila. Ia mengatakan bahwa: Pancasila yang berisikan lima sila yang kesemuanya itu terdapat juga sebagai pelajaran di dalam Islam. Oleh karena itu tidaklah mungkin lain melainkan ummat Islam dapat/harus menyetujui kelima-lima sila termaksud yang sebagian kesatuan kini menjadi falsafah negara RI, sebagai landasan bersama bagi warga Indonesia yang berbhineka tapi tunggal ika itu. Jika ada yang beranggapan Islam itu lebih sempurna dari pada Pancasila hal itu tentunya tidak akan, dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapapun. Baru salah apabila menganggap bahwa Pancasila itu berlebih-lebihan dari pada Islam, karena Islam justru didekritkan oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. (Kasman Singodimedjo, Renungan Dari Tahanan, 1969: 57).

Islamis pasti Pancasilais, tetapi Pancasilais belum tentu Islamis, anda sebagai orang yang beragama Islam berada dimana? Siapapun anda, berhak memilih, namun bagi orang yang beragama Islam, Pancasila bukanlah jalan keselamatan dunia dan akhirat.
 

Ditulis oleh: Damang Averroes Al-Khawarizmi

Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia

Tags