Jumat, 28 Juli 2017 08:58 WITA

Opini

Asa untuk Palestina

Editor: Mulyadi Abdillah
Asa untuk Palestina
Rahmi Chaer

TAK habis menyoal perseteruan Israel-Palestina. Ini sudah bukan hal baru lagi krisis keadilan mengguncang Negara Palestina. 

Bukan tahun ini saja. Tercatat dalam sejarah dunia, sudah 50 tahun konflik kedua negara tak mendapatkan titik terang untuk meredam dan menyelesaikan diskriminasi yang merajalela di salah satu tanah syam tersebut. Hal ini bahkan menjadi pembahasan yang kontroversial bagi sebagian negara yang menentang kekejaman Israel dan meminta agar organisasi terbesar dunia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan lantang menyikapi tindakan yang tidak berperilaku kemanusiaan tersebut dan sedang terang-terangan melanda warga Palestina.

Persoalan teranyar, adalah pemasangan detector logam di pintu masuk Masjidil Aqsa. Bagi Israel, dengan mengedepankan pemasangan tersebut diklaim bahwa hal itu demi terjaganya keamanan. Namun, tidak demikian anggapan yang muncul di tengah masyarakat Palestina. Hal ini justru mencoreng kedaulatan beragama yang ada di tanah suci tiga agama itu, mengganggu keberlangsungan politisasi, dan tentu sangat mencoreng Masjidil Aqsa sebagai salah satu tempat yang diberkahi bagi umat muslim, yang mayoritas penduduk Palestina adalah beragama Islam.

Kondisi sepekan terakhir akibat persoalan tersebut, sedikitnya menelan korban 7 warga sipil palestina dan 3 warga Israel, meregang nyawa. Hal ini pun berkelanjutan, tak dapat terhindarkan saling  menyerang antar kedua Negara kembali terjadi, dan menyebabkan banyak kerusakan terjadi dan korban berjatuhan dimana-mana, termasuk wanita dan anak-anak.

Kiprah PBB; Pengambil Kebijakan
Sejak 6 september 2009 telah diupayakan penanganan dari Dewan Keamanan PBB untuk menyusun berbagai langkah perdamaian antara kedua Negara, termasuk salah satunya adalah gencatan senjata.

Meskipun, prosesi perdamaian Israel-Palestina runtuh, yang pada waktu itu di sponsori oleh Amerika Serikat, dan akhirnya pada tahun 2016, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi penuntutan terhadap Israel agar menghentikan seluruk proyeksi pembangunan di kawasan Palestina, meskipun begitu hal ini tidak mengubah Palestina yang baru setengah diakui sebagai negara.

Dan pada perseteruan kali ini, PBB dalam agenda pertemuannya membahas tentang “titik kritis” yang terjadi di kawasan Yerusalem terkhusus pada diskriminasi Israel terhadap Palestina dengan manuvernya menduduki Masjidil Aqsa. Pada agenda ini dihadiri 50 Negara dan berhasil menghasilkan putusan dukungan yang besar terhadap Palestina agar mendapatkan Kemerdekaannya. Dan pada pertemuan ini yang diselenggarakan di Baku, beberapa delegasi dari berbagai negara salah satunya adalah Wakil Tetap/Dubes RI di PBB di New York, Dian Triansyah Djani, yang juga Wakil Ketua Komite Palestina di PBB menyatakan Israel telah melakukan pelanggaran berulangkali terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat di toleransi.

Indonesia untuk Palestina
Husnan Bay Fananie, Dubes RI pada konferensi di Baku, menyatakan dengan tegas “Penutupan Masjidil Aqsa oleh Israel adalah bentuk agresi yang sembrono dan terhadap hak asasi warga Palestina termasuk hal beribadah, yang kian menampakkan wajah buruk dan kejam pendudukan oleh Israel yang ilegal dalam segala hal”.

Palestina dan Indonesia sudah bukan sebuah bualan yang dipertanyakan hubungan antara keduanya. Masing-masing negara telah memiliki peran penting tersendiri yang saling memberikan pengaruh dalam sejarah. Salah satunya adalah, kedaulatan pertama yang diakui oleh negara lain terhadap Kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. 

Dan begitu pula halnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri bersama negara lain menentang kekejaman Israel dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina di hadapan PBB. Dan pada aspek bantuan kemanusiaan pun, Indonesia telah berkontribusi terhadap Palestina yaitu salah satunya telah berdiri sebuah Rumah Sakit Indonesia di Palestina.

Demikian pula, salah satu usulan Indonesia yang menyerukan suatu solusi untuk mencapai kemerdekaan Palestina, yaitu agar dilakukan Reformasi Dewan Keamanan PBB yang hal ini diserukan langsung oleh Desra selaku Kepala Perwakilan PBB.

Desra, dalam seruannya sangat menelaah dan memahami bahwa dengan dilakukannya reformasi DK PBB akan semakin melancarkan tercapainya kemerdekaan bagi Palestina, sebab di dalam struktural DK PBB itu sendiri tercium kepentingan-kepentingan negara dengan dalih veto, dan hal ini terbukti bahwa ketika ada usulan yang merugikan Israel, Amerika Serikat sebagai pemegang veto, akan menggunakan hak tersebut.

Lanjut, persoalan di Negara Timur-Tengah, seperti Yaman, Irak, Suriah juga terhambat dalam prosesi perdamaian dan penyelesaiannya, sebab hal-hal yang berbau kepentingan politik Negara masih terbawa dalam kebijakan-kebijakan.

Indonesia, menyikapi hal ini harus tetap konsisten mempromosikan Palestina dalam forum-forum internasional agar segera mendapatkan hak kemerdekaannya, yakni juga mempuni menjadi tameng pertahanan sebagai negara mayoritas muslim terbersar dunia. Dalam rilis Pengamat Hubungan Internasional Aleksius Jemadu menyebutkan, bahwa Indonesia merupakan pemegang identitas Demokrasi yang kuat dan Moderat sebagaimana Turki. Dan Turki, sangat disegani oleh Israel. 

Jika merunut hal itu, selayaknya Indonesia pun mengambil langkah dengan basis komunikasi diplomatik dengan negara-negara Asia-afrika untuk mempengaruhi agar Turki bahkan Mesir dapat menekan Israel.

Jauh perjalanan yang telah melalui setengah abad dalam konflik tak berkesudahan. Israel dan Palestina adalah sebuah problem dunia yang tak dapat terselesaikan hingga kini. Dan tak terhitung berjatuhan korban jiwa tak bersalah, arsitektur roboh, krisis sosial, kesehatan, hingga trauma psikis yang semakin meningkat. Meskipun begitu, sepatutnya Indonesia tak berputus asa dalam menggelorakan dan mengalirkan bantuan-bantuannya, baik dalam segi pemanfataan hubungan diplomatik, kemanusiaan, hingga doa-doa yang meninggi ke langit.

Demikian halnya, Indonesia yang dewasa kini semoga tidak menutup mata dan terlena dengan fenomena-fenomena yang serupa terjadi di Negara lain yang tengah terjajah. Sebab, identitas sebuah kemerdekaan tidak terlepas dari apa yang pernah di alami oleh Indonesia sebagai yang pernah dijajah beberapa negara, yang tentu ketidakstabilan kondisi dari segi apapun tidak terkendali dan pernah dirasakan.

Semoga titik terang Kebenaran untuk Kemenangan Palestina selalu menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia dan PBB agar tidak tenggelam oleh kepentingan negara adikuasa.

Penulis: Rahmi Chaer