16 July 2017 02:30 WITA

Kelakar Nurdin Halid Tentang Problematika Bangsa Indonesia

Editor: Andi Chaerul Fadli
Kelakar Nurdin Halid Tentang Problematika Bangsa Indonesia

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Nurdin Halid punya kelakar tentang problematika bangsa Indonesia hari ini. Menurutnya, ada yang tidak beres dengan tata kelola negara saat ini.

Cerita itu disampaikan Ketua DPD I Golkar Sulsel tersebut saat bersua dengan elite DPW PPP Sulsel di kediaman pribadinya, Jalan Mapala, Sabtu (15/7/2017).

Ia mengawali cerita dengan membandingkan Indonesia dan bangsa negara lain. Menurutnya, secara global, ada tiga karakter utama bangsa-bangsa di dunia. 

"Pertama, ada bangsa yang banyak bicara, banyak kerja. Itu adalah orang Amerika (Serikat)," kata Nurdin memulai cerita.

Bahkan, lanjut Nurdin, Amerika mengklaim dirinya sebagai 'polisi dunia'. Makanya, Amerika dicap sebagai negara maju, di semua aspek, baik ekonomi dan demokrasi. 

Karakter kedua, bangsa yang banyak bicara, kurang kerja. Itu, kata Nurdin, dimiliki oleh orang Amerika Latin, seperti Brazil, Argentina, dan Afrika.

"Ada negara yang sedikit bicara, banyak kerja," urai Nurdin mengungkap karakter ketiga. Dan hal itu dimiliki oleh orang Eropa, dan sebagian negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan.

"Pertanyaannya, Indonesia masuk di karakter yang mana?," tanya Nurdin. 

"Ternyata Indonesia, tidak termasuk dalam tiga karakter ini. Kenapa? Karena lain dibicarakan, lain yang dikerjakan," jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu yang dihadiahi tepuk tangan dan gelak tawa.

Bukan tanpa alasan. Nurdin membeberkan sejumlah fakta, mengapa bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang tidak 'jelas'. 

"Contohnya, kita di Indonesia bicara demokrasi Pancasila, tapi yang kita lakukan ialah demokrasi liberal. Lebih liberal dari Amerika," tutur bakal calon gubernur Sulsel usungan Golkar tersebut.

Menurutnya, jika merujuk pada sila keempat Pancasila, seyogyanya tidak ada pemilihan langsung di Indonesia. Tapi, hanya keterwakilan dalam memimpin kepala daerah dan kepala negara.

"Tidak ada di negara di dunia ini yang otonomi daerahnya di kabupaten. Yang ada otonomi daerah itu di provinsi. Jadi betul kata Presiden Jokowi, demokrasi kita kebablasan. Lain dikerja, lain dibicarakan," ujar pria asal Bone ini.

Selain itu, lanjut Nurdin, di Indonesia itu tercantum ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila, atau ekomoni gotong royong versi Presiden Jokowi. Tapi, yang dilakukan justru ekonomis liberal kapitalistik.

"Pasal 33 ayat 1 UUD jelas mengatakan, perekonomian kita disusun, bukan tersusun. Itu jelas, lain dibicarakan, lain lagi yang dikerjakan," jelasnya.

Perekonomian Indonesia, menurut dia,  jelas termaktub dalam sila kedua dan keempat Pancasila. "Pertanyaannya, mampukah bangsa ini memanusiakan manusia, tatkala lancang bangunan ekonomis nasional kita, mengarah pada penciptaan pengusaha-pengusaha kapital," kata Nurdin.