15 July 2017 23:19 WITA

Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir Batas Wilayah

Editor: Andi Chaerul Fadli
Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir Batas Wilayah
Kemenko Kemaritiman

RAKYATKU.COM - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui di Jakarta, belum lama ini. Sebelum diluncurkan, peta tersebut ditanda-tangani oleh pejabat dari 21 kementerian dan lembaga.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno menjelaskan, ada beberapa hal yang baru yang melatarbelakangi perlunya update ini.

“Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur. Serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku,” jelas Havas.

Alasan kedua, berkaitan dengan adanya keputusan arbitrasi Filipina dan Tiongkok yang mana keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen.

Oleh karena itu, jelas Havas, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang hanya diberikan batas 12 mil laut.

“Berikutnya, kita updating (perbarui) kolom laut di utara natuna,” kata mantan Dubes RI untuk Belgia ini.

Pertimbangannya, tambah Havas, adalah bahwa landas kontinen di kawasan tersebut sejak tahun 1970-an menggunakan nama Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, Blok Natuna Tenggara yang menggunakan referensi arah mata angin.

“Jadi  biar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air diatasnya dengan landas kontinennya, maka kolom air tersebut disepakati oleh tim nasional diberi nama Laut Natuna Utara,” ujar Havas.

Nama Laut Natuna Utara disebutnya juga menyesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen di bawahnya,” imbuhnya.

Alasan keempat, pemerintah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka  dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas.

“Dengan posisi tersebut, maka peta perlu diupdate sehingga aparat keamanan dan penegak hukum  dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas,” tambah Havas.

Untuk memperoleh hasil final tersebut, Havas mengaku kementerian dan lembaga terkait telah melakukan pertemuan internal selama enam kali sejak tahun 2016.