Senin, 16 Mei 2016 12:55 WITA

Selangkah Lagi, Bupati Gowa Adnan Purichta Gugat BPJS Kesehatan

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Vkar Sammana
Selangkah Lagi, Bupati Gowa Adnan Purichta Gugat BPJS Kesehatan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tekad Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan untuk mengajukan gugatan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tinggal selangkah lagi. Bahkan Pemkab telah menyiapkan konsultan hukumnya sebagai pemdamping untuk menggugat BPJS Kesehatan yakni Mappinawang cs.

Kabag Hukum Pemkab Gowa, Muh Taslim mengatakan, Adnan memang telah menyerukan keinginan untuk menggugat BPJS. Hanya saja menurut Taslim, sejauh ini pihaknya masih menunggu perintah Bupati Gowa terkait rencana menggugat BPJS.

"Yah kita tengah mempersiapkan dan akan diajukan oleh konsultan hukum pemkab yakni Pak Mappinawang untuk gugatan itu. Hanya saja kita saat ini masih menunggu perintah Pak Bupati. Kalau materi gugatan sementara kita persiapkan," kata Taslim

Semantara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa Bidang Kesehatan, Asriyadi Arasy ikut mendukung langkah Pemkab Gowa yang akan melayangkan gugatan terhadap BPJS Kesehatan.

"Saya apresiasi dan saya dukung langkah beliau (Adnan) untuk menggugat BPJS minimal untuk perbaikan sistem dan pelayanan BPJS itu sendiri karena banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan dan prosedurnya juga dianggap rumit jika dibandingkan dengan kesehatan gratis," ujar Asriyadi Arasy yang juga politisi Demokrat saat di temui diruang kerjanya.

Sebelumnya, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mencari dukungan dari daerah lain untuk menggugat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Bupati termuda se Indonesia Timur ini bahkan dengan tegas mengajak kepala daerah lain melakukan gugatan di MK. Ajakan itu dilontarkan Adnan saat menghadiri rapat forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Kamis (5/5/2016). 

Dengan gamblang, mantan anggota DPRD Sulsel dua periode ini, menyebut BPJS Kesehatan yang diwajibkan pada warga dengan iuran per bulannya telah menyalahi UUD 1945. Ia pun menyebut BPJS kesehatan tersebut sangat memberatkan masyarakat. 

loading...

Bahkan sudah mengebiri hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Belum lagi buruknya pelayanan untuk mereka yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Adnan mencontohkan di Kabupaten Gowa, yang sudah sejak lama menjalankan program kesehatan gratis, terganggu dengan BPJS Kesehatan. 

Pasalnya, warga yang selama ini bisa berobat dengan gratis hanya dengan menggunakan KTP dan KK, kini dihalangi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari daerah dengan adanya aturan terkait BPJS.

Atas dasar itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bergabung melakukan gugatan ke MK. Mendengar hal itu, para bupati yang berada di forum para pimpinan daerah tersebut menyambutnya dengan positif.

Hal itu langsung mendapat respon dari Ketua APKASI, Mardani H Maming yang juga Bupati Tana Bumbu, bersama anggota APKASI lainnya usulan Bupati Gowa tersebut bahkan disetujui untuk langsung dibahas di forum tersebut.

Apalagi di saat bersamaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Hadian Rahim, juga menghadiri forum tersebut. Berbagai respon positif memang datang dari anggota APKASI untuk membahas usulan Adnan tersebut.

Seperti Bupati Kulon Progo, Bupati Manggarai, Bupati Bangka Barat, Bupati Malaka dan kepala daerah lainnya. Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Bria Seran, bahkan datang menyalami Adnan merespon dengan menyatakan setuju dengan ajakan tersebut. 

Pasalnya BPJS Kesehatan memang sangat merisaukan warga. Rapat pun langsung dilanjutkan untuk membahas terkait ajakan Bupati Gowa tersebut. Permasalahan BPJS Kesehatan ini, tak hanya dirasakan oleh warga Gowa tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Loading...
Loading...