Jumat, 21 April 2017 23:45 WITA

Penambangan Pasir di Laut Galesong Diharapkan Dihentikan Sementara

Editor: Almaliki
Penambangan Pasir di Laut Galesong Diharapkan Dihentikan Sementara

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel meminta agar penambangan pasir laut di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dihentikan sementara.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin setelah mendengar pendapat dari instansi, dan pihak terkait, soal penolakan penambangan pasir Galesong, oleh Forum Informasi Komunikasi Kelompok Swadaya Masyarakat (FIK KSM) dan Forum Masyarakat Pesisir dan Nelayan Galesong Raya (FORMASI NEGARA).

Wawan sapaan akrab Darmawangsyah Muin menyampaikan dengan tegas terkait Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) masih dalam pembahasan Ranperda di DPRD Sulsel. Sehingga proses perizinan penambangan Galesong akan dihentikan sementara, serta peninjauan kembali perizinan di Sanrobone.

"Proses perizinan tambang pasir Galesong harus ditahan hingga persoalan izin ini sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Darmawansyah, Jumat (21/4/2017).

Anggota Komisi D lainnnya, Ariady Arsal, mengatakan, semua proses perizinan yang masih berlangsung agar segera dihentikan sampai semua persoalan selesai sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta hal itu dikaji ulang, untuk melihat potensi pasir di wilayah lain, yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, Direktur FIK KSM, Nurlinda Taco, menegaskan, jika pihaknya telah menolak dengan penyampaian petisi, melayangkan surat ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel.

Namun ia mengungkapkan, jika penolakan itu tidak diindahkan. Bahkan buktinya, sampai hari ini, proses penambangan pasir di Galesong dan Sanrobone, tetap dilakukan oleh lima pihak penambang. 

Pengurus FIK KSM, Akhmad Kudri, mengatakan, penambangan ini terkesan dipaksakan. Bahkan ironisnya, para tokoh dan masyarakat Galesong tidak mengetahui akan ada penambangan. 

"Nanti setelah FIK KSM mengadvokasi, baru masyarakat mengetahui dan resah mendengarnya. Makanya, harus ada tindak lanjut dari DPRD Sulsel untuk merekomendasikan penghentian proses perizinan yang sementara masih berjalan, bahkan sebaiknya izin tersebut dicabut," tegasnya.