Sabtu, 14 Mei 2016 15:13 WITA

Urus E-KTP, Mendagri: Cukup dengan Fotokopi KK

Editor: Wiwi Amaluddin
Urus E-KTP, Mendagri: Cukup dengan Fotokopi KK
Foto Mendagri

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Gubernur, Wali Kota dan Bupati di seluruh Indonesia segera melakukan percepatan layanan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) serta penerbitan akta kelahiran. 

Dalam permintaan itu, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melibatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.

Ini dilakukan, kata Cahyo dilansir Mendagri, lantaran baru 86 persen masyarakat menggunakan e-KTP dan kepemilikan Akta Kelahiran baru 61,6 persen.

Cahyo mengaku, penegasan tersebut telah disampaikan melalui surat Mendagri 471/1768/SJ  kepada seluruh pemimpin daerah, kamis (12 Mei 2016) kemarin.

Dalam surat tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa seiring dengan tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantian e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur. 

“Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan masyarakat bisa menggunakan sistem ini,” ungkapnya.

Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, lanjutnya, diharapkan membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal, serta memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.

Selain itu para Gubernur, Bupati/Walikota perlu melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan. 

Loading...

Ia juga meminta Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/Puskesmas, serta rumah persalinan. 

“Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” tegas Mendagri dalam surat tersebut.

Cahyo menyapaikan bahwa ini dilakukan secara bertahap. Namun, secepatnya semua unit layanan yang berada di wilayah menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016," kata Cahyo.

Sementara itu, kata Cahyo, untuk penarikan e-KTP yang pindah dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan e-KTP yang baru.

Untuk penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.

 

Loading...
Loading...