Jumat, 07 April 2017 13:52 WITA

Kemenhub: Dishub Sulsel Keliru Lakukan Razia Taksi Online

Penulis: Ibnu Kasir Amahoru
Editor: Jumardin Akas
Kemenhub: Dishub Sulsel Keliru Lakukan Razia Taksi Online
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait aksi sweeping (razia) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar menilai, razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dan Dirlantas Polda Sulsel, tidak sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkannya.

"Salah (razia Dishub dan Polantas). Selama masa transisi hanya dilakukan tindakan persuasif dan edukatif," kata Pudji Hartanto Iskandar kepada Rakyatku.com, Jumat (7/4/2017).

Berita Terkait: 

Menurut Pudji, setelah ditandatangani, Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 atas revisi Permen No 32 tahun 2016 sudah diberlakukan sejak 1 April 2017 kemarin. Meski demikian masih ada masa transisi selama tiga bulan ke depan. Khusus pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR), digital dashboard dan stiker akan diberlakukan pada 1 Juni 2017 mendatang.

"Sedangkan ketentuan yang meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah, STNK atas nama badan hukum serta Kouta akan diberlakukan 1 Juli 2017 mendatang," jelasnya.

loading...

Kemenhub: Dishub Sulsel Keliru Lakukan Razia Taksi Online

Sweeping Taksi Online di Makassar

Mantan Kapolda Sulsel itu menjelaskan, terkait tarif batas atas dan batas bawah mengacu pada usulan dari Gubernur maupun kepala daerah yang kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama menteri, setelah dilakukan analisa.

Diketahui, Dinas Perhubungan Sulsel bersama Ditlantas Polda Sulsel sudah melakukan razia di Kota Makassar. Terkahir pagi tadi, para tim gabungan ini melakukan razia terhadap taksi online di sejumlah ruas jalan.

Para driver taksi online sebelumnya telah mengaskan tetap akan beroperasi. Sebab, mengacu kepada Permen, masih ada waktu tiga bulan masa transisi. Mereka menilai Dishub tak dibenarkan melakukan razia.

Loading...
Loading...