Jumat, 17 Maret 2017 00:30 WITA

Cuma 15% Perusahaan Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Bantaeng

Penulis: Irmawati Azis
Editor: Andi Chaerul Fadli
Cuma 15% Perusahaan Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Bantaeng

RAKYATKU.COM, BANTAENG - Kesadaran pengusaha di Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto akan pentingnya perlindungan terhadap pekerja masih minim. Padahal sesuai amanat UU 24 tahun 2011, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Bantaeng, Zainuddin saat disambangi di kantornya, Jalan A Mannappiang, Kamis (16/3/2017).

"Untuk wilayah? Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto masih minim perusahaan mendaftarkan para pekerja (pegawai) di BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Menurut dia, minimnya jumlah perusahaan mendaftarkan anggotanya di BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya kesadaran perusahaan jika para pekerja wajib dilindungi.

Sedangkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi.  

"Sampai periode akhir 2016 baru sekitar 200 bentuk usaha di Bantaeng dan Jeneponto yang telah mendaftarkan pegawainya BPJS Ketenagakerjaan atau setara dengan 15 persen dari jumlah bentuk usaha yang ada," kata dia.

loading...

Dari sisi Tenaga Kerja Formal sebanyak 2.062 anggota, sedangkan Tenaga Kerja Informal sebanyak 3.300 orang termasuk di dalamnya tenaga honorer dan buruh harian. 

Terlebih lagi di sektor jasa kontruksi untuk wilayah Bantaeng, pemerintah daerah telah mewajibkan untuk diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Tahun 2016 kemarin sekitar 290 kontraktor yang mengikutsertakan proyek yang dikerjakan  di BPJS ketenagakerjaan," kata Zainuddin.

"Untuk tahun 2017 ini kami daru pihak BPJS ketenagakerjaan didukung Pemerintah Bantaeng menargetkan tenaga honorer Pemda Bantaeng menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 109 tahun 2013." 

Loading...
Loading...