Jumat, 10 Maret 2017 17:59 WITA

Ini Hasil Uji Publik Kedua untuk Payung Hukum Taksi Online

Penulis: Ibnu Kasir Amahoru
Editor: Mulyadi Abdillah
Ini Hasil Uji Publik Kedua untuk Payung Hukum Taksi Online
Pudji Hartanto

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah kembali melakukan uji publik kedua tentang revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 yang membahas payung hukum taksi online di Kota Makassar, Jumat (10/3/2017).

Ada 11 pokok pembahasan dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek itu. 

Yakni meliputi jenis angkutan, ukuran CC kendaraan, kuota angkutan taksi, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/KIR, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi.

"Ini berdasarkan permintaan dan tuntutan dari tranportasi online maupun konvensional. Ada beberapa memang yang sebelumnya tidak ada kita tambahkan dalam revisi PM 32 ini," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pudji Hartanto. 

Ini Hasil Uji Publik Kedua untuk Payung Hukum Taksi Online

loading...

Menurut Pudji, persoalan disejumlah daerah antara taksi online dan konveksional adalah tarif yang diberlakukan, jumlah kendaraan dan pajak. Meski demikian, sudah dimasukkan dalam peraturan tersebut.

"Masalah tarif harus ada batasan, tapi diserahkan kepada pemerintah daerah (gubernur) untuk mengatur. Begitu juga jumlah kendaraan karena Pemda yang tahu kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk pajak, baik taksi online maupun yang biasa tetap dikenakan pajak," urai Pudji.

Tak kalah penting, lanjut Pudji, adalah sanksi. Apabila perusahaan taksi online yang tidak memenuhi 10 syarat, maka akan diberlakukan sanksi berupa pemblokiran berdasarkan UU tentang teknologi informasi.

"Tapi tidak serta merta langsung diblokir. Ada tata caranya, ada SOP-nya. Pertama kita kasih peringatan dulu, kalau belum memenuhi maka baru dilakukan pemblokiran," pungkasnya.

Loading...
Loading...