Selasa, 10 Mei 2016 21:04 WITA

Bupati Mau Gugat BPJS Kesehatan ke MK, Ini Tanggapan Mappinawang

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Mulyadi Abdillah
Bupati Mau Gugat BPJS Kesehatan ke MK, Ini Tanggapan Mappinawang

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Praktisi hukum, Mappinawang menyarankan tiga hal kepada para bupati yang akan menggugat BPJS Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

Tiga hal tersebut yakni legal standing, rujukan undang-undang, dan uraian bentuk kerugian yang dianggap memberatkan atas regulasi itu.

Menurut Mappinawang, jika benar regulasi BPJS Kesehatan itu bermasalah, atau bertentangan Undang-Undang Dasar pasal 28 H, maka sepatutnya untuk dilakukan judicial review. Namun, kalau implementasi yang dinilai rancu, maka tak perlu diajukan ke MK. 

"Teknis itu cukup diajukan ke Mahkamah Agung," papar Mappinawang, Selasa (10/5/2016).

Terpenting, kata Mappinawang, penjelasan tentang jenis dan poin UU BPJS itu yang mesti dibuka di ruang publik terlebih dahulu. Sebab, hingga sekarang ini, Adnan yang menyampaikan itu di kegiatan Apkasi, tidak merinci soalnya.

"Kalau sudah terang, baru bisa ditakar. Apa benar gugatan itu layak ke MK atau ke ranah yang lain," terangnya.

Sebetulnya, Mappinawang menilai, dari tinjauan politiknya, tanpa ke MK, BPJS Kesehatan itu dapat diperbaiki regulasinya. Sebab, kekuatan politik yang dibangun jika diikuti oleh seluruh kepala daerah, dapat diajukan langsung ke Presiden. 

loading...

"Sisa Presiden yang lanjutkan revisi undang-undangnya ke DPR," tuturnya.

Dirinya menelisik, persoalan utama dari BPJS Kesehatan yakni penerapan dan benturan regulasi dengan pemerintah daerah. 

"Dalam UU BPJS itu tidak dibahas teknisnya, tapi yang paling banyak dianggap bermasalah itu adalah pelaksanaannya dan pelayanannya tidak optimal," ucapnya.

Misalnya, lanjut Mappinawang, biaya operasional pelaksanaan BPJS Kesehatan cukup membengkak. Hal ini yang menimbulkan polemik di tingkatan lapisan masyarakat. "Itu yang tidak diatur dalam undang-undang," katanya.

Untuk itu, mantan Ketua KPUD Sulsel ini menyarankan, agar kiranya ada diskusi publik sebelum gugatan itu layangkan. "Supaya terang benderang duduk permasalahannya. Lalu, kita bisa ajukan ke mana masalah ini dibawa," tutupnya.

Loading...
Loading...