Senin, 13 Februari 2017 15:58 WITA

BPJS Akan Sosialisasi Kebijakan Permenkes

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Almaliki
BPJS Akan Sosialisasi Kebijakan Permenkes
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Kepala Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta BPJS Parepare, Ade Eka Satrya mengatakan BPJS Kesehatan akan lebih meningkatkan monitoring ke RS, yang menjadi mitra BPJS Kesehatan Parepare, ihwal pemberlakuan Permenkes Nomor 4 Tahun 2017.

Hal ini dilakukan untuk menjawab beberapa poin yang menjadi tuntutan dari MPC PP Kota Parepare yang menggelar aksi di Kantor BPKS Kesehatan, Jalan Jemderal Sudirman, Kota Parepare, Senin(13/2/2017).

"BPJS kesehatan akan lebih meningkatkan dan memerluas sosialisasi kepada peserta terkait informasi terbaru pemberlakuan Permenkes tersebut. Termasuk ke pihak RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan," urai Ade melalui pesan Whats App.

Sebelumnya, Ketua MPC PP Parepare, Fadly Agus Mante dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan terkait jaminan layanan kesehatan yang ada di Parepare, sejak diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Fadly yang juga akrab disapa Awienk menilai dalam pemberlakukan aturan tersebut, masih diperlukan kajian yang mendalam.

loading...

Alasannya, penerapannya merugikan peserta yang mengikuti program BPJS, khususnya dengan kenaikan tarif premi, dan adanya tanggungan sewa kamar rawat inap, yang naik satu tingkat.

"Pemberlakukan Permenkes tersebut, harus disertai dengan penetapan tarif dari setiap Rumah Sakit (RS) untuk memberlakukan Peremenkes tersebut, yang berlaku sejak 1 Februari 2017," katanya.

Juga mantan Legislator Parepare ini mengungkap salah RS yang ada di Parepare yang belum memberlakukan harga, sesuai yang tertuang dalam Permenkes tersebut. Sehingga, hal itu dinilai mampu membuka ruang dan peluang untuk terjadinya pungutan liar (pungli).

"Jika RS belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan penyesuaian harga, berarti harus kembali ke Permenkes Nomor 64 Tahun 2016. Saya yakin dan percaya, pemberlakuan ini sudah terjadi secara sepihak di RS, bahwa format presentasinya ditetapkan 50 persen yang harus ditanggung oleh peserta," terangnya.

Loading...
Loading...