Senin, 09 Mei 2016 18:04 WITA

"Perhatian Pemerintah ke Penyandang Disabilitas Minim"

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Jumardin Akas
ilustrasi

RAKUYATKU.COM, MAKASSAR - Saat ini belum ada data pasti soal jumlah penyandang disabilitas di Sulsel. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia  (HWDI) Sulsel Maria UN, saat berkunjungan di kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (9/5/2016).

"Prevelensi data penyandang disabilitas jika menggunakan data dari kementerian sosial itu sekitar 250 ribu dari total populasi Sulawesi Selatan, yang tersebar di seluruh kabupaten kota," kata Mei, sapaan akrabnya.

Namun, kata Mei, itu bukan dapat pasti. Dirinya telah mengecek ke dinas sosial ataupun SKPD terkait di Sulsel, tapi tidak menemukan angka ril tersebut. Makanya, dirinya menduga pemerintah Sulsel belum cukup serius untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas.

"Bagaimana mungkin pemerintah mampu mendesain program ketika tidak memiliki data ril terkait penyandang disabilitas," sesalnya.

Melalui ranperda yang akan dibahas di tataran DPRD Sulsel, Mei sangat berharap agar dapat mendapatkan perhatian secara optimal. Sebab, menurutnya, penyandang disabilitas seolah dikesampingkan dalam agenda pembangunan daerah.

Mei mencotohkan, dalam event Musrembang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, penyandang disabilitas hanya dilibatkan sampai tingkat kecamatan. Padahal, musrenbang itu salah satu indikator bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam program pembangunan sebuah daerah.

Dengan diketuknya UU No 8 Tahun 2016 terkait Penyandang Disabilitas, regulasi yang nantinya akan dibuat dapat mengakomodir segala persoalan yang membelenggu. "Perda itu harus implementatif karena apa yang kami rasakan itu yang mesti kami dapatkan," tuturnya.

Dirinya juga mengungkap, bahwa penyandang disabilitas memiliki persoalan yang kompleks. Bukan hanya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita, saat ini juga termasuk psikososial.

loading...

"Tentu kami semua memiliki kebutuhan khusus. Tunanetra misalnya membutuhkan tulisan yang timbul, atau dalam hal ini mampu mengakses IT, begitupun dengan penyandang lainnya," katanya.

Sependapat dengan Mei, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulsel, Muslim Salam menilai pemerintah belum serius menangani persoalan disabilitas.

Misalnya, lanjut Muslim, dalam hal regulasi dan penganggaran. Hingga sekarang, kata Muslim, pemerintah dalam menangani disabilitas hanya bersifat 'charity'. "Memenuhi kebutuhan sesaat saja, padahal yang dinginkan yakni jangka panjangnya,"  ujarnya.

Selaku legislatif, Muslim Salam juga menghimbau, agar disabilitas tidak hanya ditangani oleh Dinas Sosial. "Disabilitas ini lintas sektoral. Bahkan dinas pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan ikut andil dalam hal ini," ujarnya.

Dia menyatakan, terkhusus di bidang pendidikan, pemerintah belum menjalankan regulasi yang dapat menampung penyandang disabilitas di seluruh sekolah.

"Di bidang ketenagakerjaan, dalam peraturan pemerintah, 2 persen kuota penerimaan itu penyandang disabilitas. Tapi kami malah mendapat info, ada beberapa yang ditolak dalam pekerjaan karena mereka disabilitas," paparnya.

Untuk itu, melalui Fraksi NasDem, Muslim Salam berjanji akan memperjuangkan hak penyandang disabilitas melalui ranperda yang akan digodok.

Loading...
Loading...