14 January 2017 16:57 WITA

Ini Alasan Pemkot Makassar Pilih Cabai untuk Ditanam Massal

Editor: Andi Chaerul Fadli
Ini Alasan Pemkot Makassar Pilih Cabai untuk Ditanam Massal

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar bakal menggelar penanaman 10.600 bibit cabai secara serentak di 14 kecamatan pada 29 Januari nanti. Aksi kolosal ini bakal melibatkan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar. 

Gerakan massal ini dicetuskan Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto sebagai momentum percepatan pelaksanaan program Badan Usaha Lorong (BULo) di seluruh kecamatan.

“Saat ini seluruh Tim BULo yang dikordinir langsung Pak Walikota bersama Tim Pro sedang mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari bibit cabai, lahan, termasuk sarana lainnya. Insya Allah, aksi tanam cabai ini akan dipusatkan di Kecamatan Biringkanaya, tepatnya di area perumahan Griya," ujar Ketua Kelompok Kerja Percepatan Bulo Kota Makassar, Dr Sakkapati, Sabtu (14/1/2017).

Akademisi Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, Kelompok Kerja (Pokja) BULo bertugas membuat sistem percepatan program di Makassar.

“Esensinya bagaimana agar seluruh lorong yang saat menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kota Makassar dengan sejumlah program inovasi, seperti Lorong Garden, Singara’na Lorongku, serta program lainnya," kata dia.

Program-program itu diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi terhadap masyarakat lorong. Inilah yang menjadi alasan pemerintah Makassar memilih cabai sebagai komoditas yang akan dibibit massal.

“Kenapa cabai, hasil sharing kami dengan sejumlah pakar cabai dengan modal tujuh ribu rupiah saja, itu bisa menghasilkan profit tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah," kata dia. "Jadi jika kita men-support dana sebesar lima miliar rupiah, maka hitung-hitungnya akan menghasilkan laba sebesar tiga ratus tujuh puluh lima ribu miliar rupiah, itu angka yang sangat fantastis."

Walikota Makassar telah menginstruksikan seluruh stakeholder di Pemkot Makassar untuk bertanggungjawab terhadap pengembangan BULo.

“BULo bukan hanya milik satu SKPD, tapi sinergi dari seluruh SKPD. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan, mengidentifikasi dan menverifikasi Poktan yang mana memenuhi syarat dan layak menanam cabai. Syaratnya, minimal satu poktan beranggotakan 20 orang yang berbasis kelompok, bukan berbasis lorong," kata dia.