Selasa, 27 Desember 2016 16:44 WITA

DPRD Sulsel Tunda Sahkan Dua Ranperda

Editor: Adil Patawai Anar
DPRD Sulsel Tunda Sahkan Dua Ranperda
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Selle KS Dalle.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) batal disahkan oleh DPRD Sulsel dalam rapat paripurna yang akan digelar, Rabu (28/12/2016). Dua Ranperda itu adalah Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun, dan Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Dibatalkannya pengesahan dua Ranperda itu, disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Selle KS Dalle usai rapat pimpinan DPRD Sulsel, Selasa (27/12/2016).

Selle menjelaskan, dibatalkannya pengesahan Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun terkait judul. Judul tersebut dikatakan Selle, dianggap bertentangan dengan aturan tentang pendidikan SMA/SMK yang saat ini sudah berada di bawah kewenangan provinsi.

"Kalau diatur 12 tahun, itu mengambil kewenangan kabupaten kota," kata Selle.

Disamping itu, saat ini Pemprov Sulsel sudah memiliki perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Terkait hal itu, tim pembahas ranperda diminta untuk melakukan pendalaman terhadap Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun. Jangan sampai terjadi tumpang tindih diantara kedua perda tersebut jika sudah disahkan.

"Makanya tadi sudah ada benang merahnya, bahwa yang jadi titik berat itu, isi Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun penekanannya pada aspek mengingatkan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Agar orang tua punya perhatian kepada anak untuk melanjutkan pendidikan," tambahnya.

Ia juga menjelaskan, terkait Perda Penyelenggaraan Pendidikan, regulasi yang ada terkait aturan mengikat kepada pemerintah tentang pendidikan. Dengan kejelasan masing-masing isi kedua perda dan ranperda itu, maka tidak akan terjadi lagi tumpang tindih di dalamnya.

"Isisnya Ranperda ini nanti saat jadi perda, lebih kepada penguatan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Sehingga anak usia-usia belajar itu, tidak boleh putus sekolah. Karena angka putus sekolah di Sulsel ini sangat tinggi," jelasnya.

Sehingga dalam rapat pimpinan tadi, sudah disepakat judul pengganti dari Ranperda Wajib Belajar 12 Tahun.

"Kita ganti dengan judul Ranperda Pendidikan SMU/SMK Tingkat Lanjut. Judul itu sudah disepakati di tingkat pansus soal perubahan judul itu," jelasnya.

Terkait Ranperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, penundaan itu untuk disahkan, sebab saat dilakukan konsultasi ranperda itu di Kementerian terkait, masih terdapat sejumlah hal yang masih terjadi perdebatan di dalamnya.

"Ternyata kita lihat di dalamnya masih debateble. Di (Ranperda) itu dijelaskan, terkait pungutan-pungutan yang berbau non pajak, sehingga itu kita diminta hati-hati saat membahasnya. Dan karena belum ada payung hukumnya katanya," ucap Selle.

Sehingga Selle mengatakan, jika kedua Ranperda itu tetap dipaksakan untuk disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna, maka dikuatirkan akan menjadi persoalan.

"Kalau di sahkan, Mendagri bisa-bisa kembali coret. Makanya saat ini kita menunggu dulu regulasi dari pusat," tutup Selle.

Penundaan itu juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid. Kadir menegaskan, fraksi Partai Golkar tidak menolak, tetapi meminta juga untuk dilakukan penundaan pengesahan Ranperda.

"Kan pembahasannya belum final di tingkat Pansus, karena belum. Masih ada kendala-kendala sama teman-teman khususnya dari fraksi Golkar. Tadi banyak teman-teman ada mengusulkan akan diperbaiki yang perlu jadi perbaikan," ungkap Kadir Halid.