21 December 2016 14:30 WITA

Opini Hermawan Rahim

Efek Politik dalam Penegakan Hukum

Editor: Mulyadi Abdillah
Efek Politik dalam Penegakan Hukum
Hermawan Rahim

RAKYATKU.COM - Membicarakan korelasi antara hukum dan politik merupakan kajian yang menarik di kalangan ahli hukum dan politik. Kajian ini menarik karena dua topik ini memiliki ranah yang berbeda. 

Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan. Hukum adalah wilayah “hitam putih” yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (rewards). 

Sementara politik adalah ranah “kepentingan” sebagai corestone-nya, “politic is a goal attainment” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh.

Yang menarik justru antara kedua topik yang berbeda itu ternyata mempunyai sifat yang saling mempengaruhi. Pada tataran realitas kedua topik tersebut kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum. 

Terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk pada hukum. 

Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik. 

Ketiga, pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum. 

Ketiga macam jawaban di atas adalah bangunan teori yang dibangun berdasarkan realitas relasi antara dua sistem tersebut. Sesungguhnya politik determinan atas hukum, hukum yang lahir merupakan cerminan konfigurasi politik. 

Dalam hubungan tarik menarik antara hukum dan politik, maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum. Asumsi dasar tadi memperlihatkan bahwa dalam konfigurasi politik yang demokratis maka yang lahir adalah produk hukum yang responsif/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang konservatif /ortodoks dan elitis. 

Isu lain yang menarik dikaji dalam hubungan antara hukum dan politik,  adalah pengaruh politik terhadap penegakan hukum. Kedua topik ini kadangkala mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. 

Politik merupakan ranah kekuasaan, kekuasaan itu bersumber dari wewenang formal yang diberikan oleh hukum. Hukum adalah norma sosial yang mempunyai sifat mendasar yaitu sifatnya yang memaksa yang membedakanya dengan norma sosial yang lain (agama, kesopanan dan susila ). Karena sifatnya yang harus dipaksakan berlakunya maka hukum memerlukan kekuasaan (politik) untuk dapat berlaku dengan efektif. 

Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaanya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Bahkan dalam slogan umum menggambarkan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah sebuah kelaliman". 

Penegakkan hukum merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata. 4 elemen penting yang harus terlibat. Pertama, hukum atau aturan itu sendiri. Kedua,  mental aparat hukum, ketiga fasilitas pelaksanaan hukum, dan kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum negara dengan sistem politik yang demokratis cenderung melahirkan sistem penegakan hukum yang efektif sedangkan, negara dengan sistem politik yang otoriter akan melahirkan sistem penegakan hukum yang tersendat. 

Bahwa dengan politiklah yang akan memberi arah penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki kemauan politik (political will) yang baik dalam menegakan hukum maka hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika penguasa tidak memiliki kemauan politik untuk menegakkan hukum, maka kecil harapan untuk menegakkan hukum dengan politik baik. 

Riilnya adalah hukum dan keretanya adalah politik. Jika kereta keluar dari relnya maka kecelakaanlah yang terjadi, jika politik keluar dari ketentuan hukum maka kehidupan politik akan  mengalami kejatuhan. 

Dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Politik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservatif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang tidak baik. Sebaliknya politik yang demokratis melahirkan produk hukum responsif dan penegakan hukum yang baik.

Penulis: Hermawan Rahim, SH 
Advocate & Legal Consultan/Direktur LBH Sapma Pemuda Pancasila Sulsel

Tags
Opini