Senin, 19 Desember 2016 15:24 WITA

Luwu Utara Kini Belajar Melindungi Hak Masyarakat Adat

Penulis: Erick
Editor: Almaliki
Luwu Utara Kini Belajar Melindungi Hak Masyarakat Adat

RAKYATKU.COM, MASAMBA - Forum diskusi bersama FPIC dan Walacea dalam pemberian informasi yang berimbang, dan persetujuan tanpa paksaan dalam proses pembangunan, dihadiri tiga Kepala Dinas. Mereka Kepala BKP3 Armiadi, Kadis Kehutanan & Perkebunan Adriani Ismail dan sebagai Pemateri, Rusdi Rasyid Plt Kadis Pertanian, di aula Hotel Remaja, Senin (19/12/16).

Basri Andang menjelaskan dalambanyak kasus, pendekatan pembangunan tidak selalu berjalan harmonis. Mesti diwarnai riak konflik. Untuk mengatasi dan mencegah berulangnya persoalan-persoalan tersebut, maka lahir apa yang disebut dengan Free and Prior Informed Consent atau FPIC.

"Ini tentunya jadi salah satu instrumen dalam hukum internasional, untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena pengaruh suatu proyek pembangunan," katanya.

Sementara Staff Ahli Bidang Politik Luwu Utara, Rusdi Rasyid yang hadir sebagai pemateri dalam kegiatan forum diskusi tersebut menuturkan kalau pembangunan bukan hanya kuat legalitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial pembangunan.

loading...

Sebab senada dengan prinsip FPIC, visi-misi dalam RPJMD Luwu Utara dinilai sebagai jalan untuk membuka keberagaman etnis di Lutra. "Perlu ditahu, kalau konflik masyarakat adat biasanya muncul karena adanya perebutan pada benda atau kedudukan dari seseorang atau sekelompok. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya pengakuan mereka," tutur Rusdi.

"Terpenting, masyarakat hukum adat telah menguasai tanah dan kekayaan-kekayaan alam di suatu wilayah. Jauh sebelum dibentuknya Negara ini."

Loading...
Loading...