Selasa, 06 Desember 2016 19:59 WITA

Labrak Perda Perparkiran, Jukir di Parepare Siap-siap Ditindak Satpol PP

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Andi Chaerul Fadli
Labrak Perda Perparkiran, Jukir di Parepare Siap-siap Ditindak Satpol PP

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Penegasan Dinas Perhubungan Kota Parepare mengenai tarif retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda) sebesar Rp1.000 untuk roda dua dan Rp 1.500 untuk roda empat ternyata berbanding terbalik di lapangan. 

Aturan itu tidak efektif dan cenderung dilabrak petugas maupun Juru Parkir (Jukir).

"Kami tetap bayar Rp2.000 dan enggan juga protes karena jangan sampai diberikan Rp1.000, ujungnya diprotes Jukir. Gak enak masalah uang sepele harus bertengkar meskipun secara aturan kita tetap di posisi benar," ujar Fahri, seorang warga Parepare, Selasa (6/12/2016).

Ia mengatakan, dirinya bukan protes persoalan nominal. Tetapi jika mengacu aturan, harus disesuaikan karena bayar retribusi parkir itu juga wujud peran dalam pembangunan karena menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Aturannya Rp1.000, sementara dibayar Rp 1.000, lebihnya dibawa ke mana dan apakah bukan Pungli. Malah setiap parkir kebanyakan tidak diberikan karcis," kata dia.

Salah satu Jukir di jalan Bau Massepe yang enggan disebutkan namanya mengatakan, memberlakukan tarif parkir Rp2.000 karena pendapatan jika disesuaikan dengan aturan sangat minim.

"Kadang pengendara beri langsung Rp2.000 dan tidak meminta kembalian. Makanya secara tidak langsung retribusinya segitu," jelasnya.

loading...

Menyikapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Parepare, Hasan Ginca mengaku akan bergerak jika ada laporan dari masyatakat . 

"Sebagai institusi penegakan Perda, kita akan bergerak jika ada laporan masyarakat yang merasa dirugikan dengan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan Perda. Tentu akan kita sikapi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata dia.

Hasan menegaskan, penarikan biaya parkir yang tidak sesuai dengan nilai yang diatur dalam Perda bisa dikategorikan pungutan liar. Dia pun menunggu instruksi dari instansi terkait tentang penertiban parkir yang tidak sesuai dengan Perda untuk pemberian sanksi. 

“Kita dari Satpol PP selalu siap jika dibutuhkan dalam bentuk tim melakukan kontrol bersama instansi terkait dalam hal penegakan Perda. Khususnya regulasi perparkiran. 

Dia menegaskan, jika ada juru parkir yang memaksa pengendara, khususnya roda dua untuk membayar parkir tidak sesuai dengan Perda, itu dinyatakan pungli. “Dikatakan pungli itu selama orang itu keberatan. Namun bisa dikatakan bukan pungli, kalau juga pengendara roda dua sendiri yang memberikan uang kepada tukang parkir secara ikhlas sebsar Rp2.000. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Yodi Haya menjelaskan, dalam Perda telah diatur tarif parkir untuk setiap jenis kendaraan. "Jika ada yang meminta lebih dari itu maka termasuk pungli," kata dia, belum lama ini.

Loading...
Loading...