02 December 2016 14:47 WITA

APBD 2017 Sulsel Ditargetkan Rp8,8 Triliun

Editor: Adil Patawai Anar
APBD 2017 Sulsel Ditargetkan Rp8,8 Triliun

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - APBD Pokok Pemprov Sulsel Tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp8,8 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp2 triliun lebih atau 29,39 persen, dibandingkan dengan target APBD Pokok Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp6.8 triliun lebih.

Hal itu disampaikan, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam sambutannya sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (2/12/2016).

SYL mengungkapkan, alokasi rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2017 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp6.7 triliun lebih atau 74,41 persen. Dan belanja tidak langsung sebesar Rp2.3 trilun lebih atau 25,59 persen dari total belanja yang direncanakan.

Alokasi belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai dengan komponen belanja gaji pokok dan tunjangan PNS yang meningkat secara signifikan. Hal ini kata SYL, diakibatkan adanya pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi. Yang terdiri atas pengalihan/penambahan PNSD kabupaten/kota, khususnya guru SMA/SMK, penyuluh dan polisi kehutanan.

"Terkait belanja hibah sesuai ketentuan perundang-undangan, yang dialokasikan adalah hibah dana BOS, hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2017, serta hibah untuk sarana keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya," kata SYL.

Pengalokasian belanja langsung dialokasikan berdasarkan pada kebijakan program prioritas pembangunan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian, guna mengejar pencapaian target prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang pada RPJMS Pemprov Sulsel tahun 2013-2018.

RKPD tahun 2017, dengan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2017, yang diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, akselerasi pembangunan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan, dan pembangunan kesehatan.

Secara khusus, SYL juga menyampaikan terkait peningkatan DAU, yaitu dari Rp1.3 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.2 triliun lebih atau meningkat 62,58 persen. Hal itu kata SYL tidak sejalan atau tidak signifikan dengan pengalihan/penambahan PNSD kabupaten/kota khususnya personil guru PNSD SMA/SMK dan penyuluh serta polisi khutanan sebesar 17.571 orang atau sebesar 160 persen.

"Sehingga apabila diperhadapkan dengan kebutuhan peningkatan belanja pegawai akibat dari pengalihan dari kewenangan kabupaten/kota ke provinsi, dimana seharusnya untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai keseluruhan. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp2.9 triliun lebih berasal dari DAU," ungkap SYL.

Namun kenyataannya, pada tahun 2017 pemerintah pusat hanya mengalokasikan DAU sebesar Rp2.2 triliun lebih, sehingga mengakibatkan PAD menutupi selisih dari kekuranfan alokasi belanja pegawai tersebut.

"Namun beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan surat secara tertulis kepada Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti dengan upaya koordinasi yang dilakukan Banggar DPRD bersama TAPD ke Banggar DPR-RI. Oleh karena itu, kita semua harus bijaksana dalam menyikapi masalah DAU ini," pungkas SYL.