02 December 2016 11:30 WITA

Uang Bendahara Dirampok, LSM Minta KONI Maros Bertanggung Jawab 

Editor: Vkar Sammana
Uang Bendahara Dirampok, LSM Minta KONI Maros Bertanggung Jawab 

RAKYATKU.COM, MAROS - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Mentari mempertanyakan pertanggungjawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maros terkait perampokan yang dialami bendahara KONI Maros beberapa waktu lalu. 

Ketua LSM Bumi Mentari, Ilham Lahiya mengatakan, hingga saat ini belum pernah sekalipun pengurus KONI Maros khususnya Ketua KONI memberikan komentar terkait kasus ini. Padahal, jumlah dana yang dirampok mencapai Rp300 juta. 

"Harusnya ada yang bertanggung jawab, apakah KONI atau bendaharanya secara pribadi. Tapi ini sampai sekarang sama sekali tidak jelas, padahal ini uang negara yang dirampok tapi kenapa KONI terkesan lepas tanggung jawab. Ketua KONI terlalu manja," ujarnya Jumat (2/12/2016). 

Ilham mengatakan, kasus perampokan uang negara sebelumnya pernah terjadi dialami salah satu bendahara desa di Cenrana namun asosiasi yang menaunginya yakni Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kemudian bertanggung jawab dengan patungan untuk membantu menutupi dana yang hilang.  

"Kalau memang tidak disikapi dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kami minta Bapak Bupati Maros bekukan saja kepengurusan KONI. Sudah habiskan anggaran negara tapi tidak becus menjalankan organisasi," beber Ilham. 

Sementara itu, Ketua KONI Maros Muh Imran Yusuf saat ditemui enggan memberikan komentar terkait kasus perampokan bendaharanya. "Sedang ditangani polisi, saya tidak usah komentar. Hubungi saja humas KONI," ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati Maros. 

Dana hibah KONI Maros tahun 2016 dari Pemkab Maros sebesar Rp750 juta. Tahap pertama sudah dicairkan sebesar Rp250 juta sedangkan menyusul pencairan tiga pekan lalu sebesar Rp500 juta yang kemudian dirampok sebesar Rp300 juta. 

Sedangkan Kamis kemarin, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Maros. Sayangnya, dalam rapat tersebut tidak dibahas tentang kasus perampokan tersebut. 

"Ada RDP terhadap KONI Maros, yang dibahas tentang aduan salah satu cabang olahraga tapi soal perampokan itu tidak dibahas padahal bendahara KONI yang dirampok juga hadir," ujar anggota Komisi III DPRD Maros Fitriani.