29 November 2016 12:32 WITA

Belum Ada Kejutan di Musda Golkar DPD II Provinsi Sulsel

Editor: Mulyadi Abdillah
Belum Ada Kejutan di Musda Golkar DPD II Provinsi Sulsel
Nurdin Halid

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dua DPD II Partai Golkar di Sulsel sudah memilih ketua baru. Hasilnya, belum ada kejutan berarti. 

Para ketua terpilih tak lain adalah kader beringin yang kini menjabat kepala daerah. Misalnya Syamsuddin Hamid (Pangkep) dan Andi Fahsar Padjalangi (Bone).

Kepala daerah lainnya yang hampir pasti terpilih adalah Kaswadi Razak, Bupati Soppeng. Setali tiga uang bakal dialami Taufan Pawe (Parepare) dan Burhanuddin Unru (Wajo).

A Fahsar Padjalangi

Menurut Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, DR Adi Suryadi Culla, apa yang dilakukan di era kepemimpinan Nurdin Halid mengomandoi Golkar Sulsel, tidak jauh berbeda dengan pola kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saya kira metode itu metode pengelolaan kepartaian yang sudah lazim, dan selama ini juga Golkar Sulsel khususnya sudah sebelumnya melakukan hal yang serupa. Jadi bukan hal yang barulah bagi Golkar Sulsel," kata Adi Suryadi, Selasa (29/11/2016).

Adi Suryadi menganalisa, langkah itu demi menjaga eksistensi Golkar di tengah masyarakat. Kepala daerah sebagai jabatan strategis, memiliki pengaruh yang kuat secara politik dan akan berdampak pada basis konstituen partai Golkar Sulsel yang ada di daerah.

"Kepala daerah itu punya basis politik yang kuat, dan membuat Partai Golkar Sulsel tidak perlu bekerja ekstra didalam mencari dukungan suara, di dalam menghadapi pemilu dan legislatif," tambahnya.

Salah satu alasan lainnya juga kata dia, kepala daerah sekaligus sebagai ketua partai, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di daerah tersebut. Dan itu juga sangat menguntungkan partai politik, termasuk Partai Golkar di Sulsel.

"Partai Golkar ini kan sebenarnya akan diuntungkan jika bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah di daerah. Misalnya dengan keputusan politik yang diambil kepala daerah di masa jabatannya," ucapnya.

Sehingga jika ditinjau secara politik hal sangat menguntungkan partai beringin di Sulsel. Meskipun hal itu tidak menjadi sebuah kepastian. Sebab jika ditinjau dari konteks demokrasi, akan ada kompetisi yang berlangsung dengan partai lainnya, yang juga memiliki konstituen cukup banyak di daerah.

"Apalagi Golkar sekarang menghadapi banyak kompetitor yang juga tidak kalah kuatnya. Seperti Gerindra, NasDem, dan Demokrat. Artinya memang secara teori tidak ada hubungan pilihan konstituen terhadap partai dan kepala daerah."

"Karena kadang-kadang ada perbedaan (hasil) juga antara Pilkada dengan Pileg. Ada partai yang menang di Pileg, tapi kalah dalam Pilkada. Jadi hubungan itu kadang-kadang tidak berbanding lurus," jelas Adi Suryadi.

Namun perlu diperhatikan juga kata dia, partai politik termasuk Golkar, harus selektif dalam mengincar kepala daerah yang akan dijadikan sebagai ketua partai. Jangan sampai kata dia, kepala daerah tersebut justru tidak memiliki pengaruh sama sekali ketika menjabat sebagai ketua partai.

Sehingga cara yang paling efektif selain mengincar para kepala daerah, yaitu dengan cara mendekatkan partai politik secara langsung di tengah masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan sejumlah program kerja yang manfaatnya dapat bisa langsung dirasakan masyarakat.

"Jadi meskipun pejabat publik yang diangkat jadi ketua partai, tapi kalau tidak punya kedekatan secara politik dengan masyarakat pemilih kan sama saja. Karena parpol itu harus punya investsi ke publik. Harus diperhatikan juga, bahwa tidak hanya berkaitan reputasi, tetapi juga berkaitan dengan integritas karena bupati yang mungkin tidak punya integritas dan cacat moral misalnya, justru itu yang akan merusak merugikan partai," tutup Adi Suryadi.

Krisis Figur

Menurut Konsultan Pemenangan dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) Arif Saleh, isyarat partai Golkar mempertahankan sejumlah figur lama untuk tetap mengendalikan DPD II di Musda, bisa menjadi penanda kalau regenerasi di partai beringin tidak berjalan maksimal.

"Ada kesan bahwa Golkar krisis figur pemimpin di daerah. Kita bisa lihat, bagaimana pola komunikasi Golkar selama ini yang justru melamar beberapa kepala daerah non-kader untuk dijadikan ketua," kata Arif.

Selain cara itu, Golkar juga cenderung tidak ingin mengambil resiko melakukan regenerasi kepengurusan. Itu bisa dibuktikan beberapa ketua DPD II yang sudah menjabat dua periode, tapi masih dipaksakan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Terutama yang masih menjabat kepala daerah.

Menurut Arif, langkah itu sah-sah saja. Apalagi sejumlah calon ketua, juga punya kepentingan tersendiri untuk diusung menjadi kandidat kepala daerah, khususnya yang berstatus incumbent.

"Cuma yang perlu ditekankan ke calon ketua soal komitmen membesarkan Golkar. Jangan sampai mereka mengincar posisi ketua untuk kepentingan pilkada semata," papar Arif.

Mengacu pada Pemilu 2014, Golkar justru mengalami penurunan suara di kabupaten/kota yang dipimpin kader yang berstatus kepala daerah. Sehingga keberadaanya tidak mampu mendongkrak suara.

"Harus diingat, bahwa banyak kepala daerah yang menjadi ketua golkar di daerah tidak hanya bekerja untuk Golkar. Mereka memperkuat posisi dengan menempatkan orang-orangnya memimpin partai lain, ataukah mendistribusi jadi caleg lintas partai," papar Arif.

Jika kondisi itu masih dilakukan kepala daerah yang menjabat ketua golkar, bisa diprediksi kalau suara Golkar di Pemilu bakal sulit untuk mendominasi, apalagi menguasai separuhnya.

Di tambah lagi, lanjut Arif, partai lain juga punya stok pemimpin yang tak kalah mentereng dan aktif melakukan konsolidasi. Seperti Nasdem.

"Kecuali kader yang berstatus kepala daerah itu memang all out untuk membesarkan partai, maka itu bisa menguntungkan Golkar," pungkasnya.