Senin, 02 Mei 2016 14:58 WITA

Prof Amran Razak: Reklamasi Sah-sah Saja, Asalkan...

Penulis: Fathul Khair
Editor: Mulyadi Abdillah
Prof Amran Razak: Reklamasi Sah-sah Saja, Asalkan...

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mantan Staf Ahli Kebijakan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Prof Amran Razak beranggapan reklamasi adalah hal yang lumrah di sejumlah negara. 

Salah satunya reklamasi di Kota Makassar pada proyek Centre Point of Indonesia (CPI) di Pantai Losari.

Reklamasi bisa dilakukan sepanjang sudah mendapat kejelasan, apakah kawasan reklamasi tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau kewenangan pemerintah daerah.

"Kalau reklamasi sah-sah saja, selama kepentingan untuk kemajuan rakyat. Tetapi harus tetap berhati-hati, jangan (reklamasi) itu sampai membuat masyarakat kehilangan tempat tinggalnya," kata Prof Amran dalam diskusi publik bertema 'Reklamasi Pantai, Implikasi Hukum dan Lingkungan Hidup', Senin (2/4/2016).

[Baca juga: Menimbang Untung Rugi Pembangunan CPI, Ini Ulasan Pakar]

Pemerintah selaku pemilik kewenangan atas reklamasi ini, lanjut Prof Amran, patut memperhatikan keberlangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar proyek reklamasi.

"Di mana pun juga harus ada komunitas nelayan, jangan sampai tergusur ke dalam ditempatkan di rumah susun misalnya. Tapi harus tetap hidupnya pesisir, antara laut dan daratan."

Loading...

"Bisa ada daerah wisata, tapi komunitas nelayan harus tetap ada. Rusunawa bukan habitat nelayan, dia kan masyarakat pantai," tambahnya.

[Baca juga: Inilah Dasar Hukum Reklamasi Losari Versi Pemprov Sulsel]

Selain itu kata dia, harus berhati-hati karena bisa menjadi masalah hukum dan terkait izin. "Apa yang digugat teman-teman Walhi itu, lebih banyak lingkungan, dia tidak persoalkan reklamasi. Tapi dia persoalkan tentang izin KKP-nya saja," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur LBH KAHMI Makassar, Amirullah Tahir mengungkapkan, dalam hal reklamasi, ada tiga aspek hukum yang harus dicermati. Yang pertama kata dia, harus ada administrasi negara, yang mengatur tentang segala ketentuan yang ada.

"Kedua, aspek hukum perdata. Setelah reklamasi, akan ada aspek peradata, artinya ada hak perorangan mau pun lembaga. Ketiga, reklamasi bisa jadi hukum pidana, kalau dilakukan dengan tidak benar," jelasnya.

"Kalau pemberian hak kepada swasta yang dilakukan tidak benar, itu bisa berdampak kepada hukum pidana juga," paparnya.

Loading...
Loading...